PPDP Ancam Tahan DPS Pemilu Legislatif

Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif 2009 mendatang, mengancam tidak akan memberikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang telah melewati pencocokan penelitian (coklit) di seluruh daerah se Labuhan Batu. Ini menyusul honor yang tak kunjung mereka terima.

Padahal sebelumnya dijanjikan, upah para petugas PPDP yang diangkat oleh Panitia Pemilihan Suara (PPS), yang bertugas masing-masing 1 orang untuk setiap Tempat Pemungutan Suara (PPS), sebesar Rp300 ribu. Namun hingga saat ini, dana tersebut masih belum terealisasi.
“Kami tidak ingin memberikan data itu kalau honor tidak dibayar. Kami sudah lelah dibohongi. Honor pendataan Pilgubsu yang lalu saja belum dibayar. Cukup sudah kami dibohongi. Makanya, untuk kali ini, harus jelas pembayarannya,” kata salahseorang PPDP, Kamis (21/8) di Rantau Prapat.
Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Rantau Utara, Rusli, mengakui dana tersebut memang belum diterima pihaknya. Saat ini, mereka sedang mempersiapkan persyaratan untuk pencairan dana dari KPUD Kabupaten Labuhan Batu. “Namun yang pasti, dana itu akan kita berikan secepatnya. Ini masih dalam tahap proses,” kata Rusli.
Hal senada juga disampaikan Tarman, Ketua PPK Kualuh Selatan. Menurutnya, sebahagian PPS hampir mengundurkan diri dikarenakan malu akibat tidak membayar honor PPDP. Selain itu, mereka juga telah beberapa kali melakukan sosialisasi dengan biaya berhutang. “Kalau tidak pandai-pandai menjawabnya, PPS minta undur diri. Kita telah laksanakan sosialisasi, biayanya ya terpaksa ngutang dulu,” ujar Tarman saat ditemui di kantor KPUD Labuhan Batu.
Sementara itu Suhari Pane, Ketua KPUD Labuhan Batu mengatakan, dana tersebut sebenarnya telah dapat ditarik, tapi perlu persyaratan. Dia berharap, agar PPDP dapat menahan diri. Sebab, Suhari berjanji dan menjamin honor itu akan tetap dibayar. “Mereka (PPDP) jangan takut. Saya yang jamin kalau itu tetap dibayar. Tapi, semuanya masih butuh proses,” tukasnya.
Bendahara KPUD Labuhan Batu Ali Muda SE, ketika dikonfirmasi mengatakan, metode pancairan dana ada dua cara, yaitu Langsung (LS) dan Uang Persediaan (UP). Kalau metode UP, dana tersebut tidak cukup untuk membayar PPK dan PPS. Makanya, digunakan LS. Tapi, mesti melalui Surat Perintah Jalan (SPJ). “Selain itu,  kita juga belum menerima Surat Keputusan (SK) PPDP dan berita acara pengangkatan PPK dan PPS,” bebernya.
Disinggung tentang banyaknya PPDP yang tidak ingin menandatangani karena khawatir dananya tidak dicairkan, Ali mengatakan, PPK dan PPS agar mampu meyakinkan PPDP tersebut. “Dengan metode LS, makanya harus ada SPJ. Kalau PPDP tetap tidak mau, kita akan berkoordinasi dengan KPPN,” tandasnya. (FDH)

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: