Honor Tak Kunjung Cair PPK Ancam Mundur

Merasa dipermainkan oleh bagian Sekretariat dan juga Bendahara Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Labuhan Batu, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Labuhan Batu akhirnya sepakat mengundurkan diri jika honor tetap tak cair. Rusli, Ketua PPK Rantau Utara dan Ali Amar Ketua PPK Rantau Selatan mengatakan, mereka sudah tak tahan akibat Panitia Pemungutan Suara (PPS) serta Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) terus menagih honor kepada mereka. “Hampir setiap hari PPS dan PPDP mendatangi kantor kami untuk minta honornya. Sementara Sekretaris dan Bendahara KPUD terus beralasan SK Sekretariat PPK belum ada,” ungkap keduanya Kamis (4/9) di Rantau Prapat.
Menurut mereka, dari awal nama-nama calon sekretariat untuk PPK telah diserahkan. Namun, belakangan pihak bendahara KPUD menyarankan agar menyelesaikan Surat Perintah Jalan (SPJ) di tingkat PPK, PPS dan PPDP. Tetapi, setelah itu pun dipenuhi, honor tetap saja belum juga dapat ditarik.
“Pertama minta nama calon sekretaris. Tapi belakangan diminta lagi buat SPJ-nya dulu. Sudah susah payah kami membujuk PPS dan PPDP agar mau menandatangani SPJ itu, begitupun tidak dibayarkan juga. Apalagi yang jadi kendalanya. Kami jadi bingung sekarang,” tambah Rusli.
Disebut-sebut, beberapa PPK yakni Kecamatan NA IX-X, PPK Kualuh Hulu, PPK Kualuh Selatan, PPK Aek Kuo, PPK Panai Hilir dan PPK Bilah Barat, juga mengaku telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk melaksanakan tahapan Pemilu Legislatif 2009 mendatang. Diduga, dana itu didahulukan dengan mempergunakan dana milik pribadi.
Ketua KPUD Kabupaten Labuhan Batu Suhari Pane, saat dikonfirmasi via telepon mengatakan agar PPK dapat menahan diri. “Sebaiknya kita buktikan sumbangan sebagai warga negara apa yang bisa kita beri. Karena, negara lagi susah begini. Saat ini kita lagi rapat membicarakan hal itu dan semoga upaya menahan diri dapat diikuti PPK yang lain,” jelasnya.
Sekretaris KPUD Negawardi juga mengatakan, ada beberapa kecamatan dalam waktu dekat akan dikeluarkan SK-nya. Setelah itu, pihaknya kemudian akan membayarkan honor PPK, PPS dan PPDP di kecamatan yang dimaksud. “Masih ada beberapa kecamatan yang belum menyerahkan nama Sekretarisnya. Kalau SK-nya sudah dikeluarkan pak bupati, baru menyusul SPJ, nah barulah honornya bisa cair,” terang Negawardi. (FDH)

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: