Milwan Pukul Balik DPRD

Bupati T Milwan tetap pada pendiriannya,tidak mau mengubah keputusannya terkait pemutasian sejumlah kepala SD yang dinilai kontroversi.

Keputusan itu sebagai jawaban rekomendasi DPRD yang memintanya untuk meninjau ulang masalah itu. Jawaban atas rekomendasi DPRD itu tertuang dalam surat bernomor 800/2638/- ORG/2008 yang ditujukan kepada DPRD Labuhanbatu. Surat itu tanpa tanggal. Bupati T Milwan menilai mutasi itu sudah sesuai ketentuan serta peraturan yang berhubungan dengan pengangkatan seorang pegawai negeri sipil (PNS).

Isi surat itu tidak jauh berbeda atas jawaban yang diberikannya secara langsung saat menemui sejumlah kepala SD dan anggota DPRD pekan lalu. Orang nomor satu di Labuhanbatu itu sebelumnya menerbitkan surat bernomor 821.24/1875/BKD-1/2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.

Pada surat itu dia tetap memedomani Peraturan Pemerintah (pp) No 15/ 1979 tentang Daftar Urut Kepangkatan (DUK). Juga mengacu Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah. Mengenai masa tugas kepala sekolah, dalam jawaban rekomendasi itu disebutkan sudah sesuai Bab V Pasal 6 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional. Jadi hanya satu orang kepala sekolah yang dimutasi menjadi guru kelas yang masa kerjanya kurang dari empat tahun.

Atau yang bersangkutan bisa juga dimutasi menjadi kepala sekolah lain. Dengan demikian, pemberhentian masa tugas guru sebagai kepala sekolah telah dilaksanakan sebagai mestinya. Pada surat jawaban rekomendasi itu,T Milwan kembali menegaskan ada beberapa kekeliruan pengetikan lampiran surat keputusan yang diterima mantan kepala sekolah, terutama menyangkut pengetikan nama, identitas PNS,dan tempat mutasi. Mengenai pengangkatan guru yang pangkatnya lebih rendah dibanding guru kelas bidang studi sebagai kepala sekolah, T Milwan memberi alasan karena pertimbangan tugas tambahan.

“Tidak semata-mata didasari atas pangkat atau golongan guru bersangkutan, tetapi terdapat persyaratan lain yang dipenuhi,” kata Milwan dalam surat itu. Khusus kepala sekolah yang dimutasikan menjadi guru kelas, dia diberi kesempatan memilih tempat bertugas. Namun, bilamana yang bersangkutan tidak mengajukan usulan lain,tempatnya bekerja tetap memedomani keputusan mutasi yang telah di tetapkan Dinas Pendidikan. MenurutT Milwan,keputusan ini didasari aspek psikologis.

Sementara itu, Sekretaris Komisi A DPRD Labuhanbatu Dahlan Bukhori mengaku belum menerima salinan surat jawaban rekomendasi itu. Namun yang pasti, kalau jawaban Bupati tidak berbanding lurus dengan rekomendasi DPRD, hak angket pasti digulirkan.” Mau tambah orangnya, mau nggak yang menandatangani tidak masalah lagi, karena sudah cukup orangnya untuk menggunakan hak angket,” tandas Dahlan.

Kini yang menjadi persoalan, usulan penggunaan hak angket belum diserahkan ke Ketua DPRD Labuhanbatu. Sebab,format yang dibuat oleh mantan kepala sekolah perlu diperbaiki.“Selain tanda tangan usulan hak angket tadi, harus dilampirkan juga hasil-hasil pertemuan dengan para guru.Yang perlu sekarang hak angket dimajukan, jangan hanya jalan di tempat. Kawan-kawan pun belum ada yang tampak selama bulan puasa ini,”ujarnya.

Ketua Aliansi Masyarakat Labuhanbatu Jappar Siddik menyayangkan hal itu.“Bagaimana bisa legislatif dan eksekutif beda pendapat dalam pemahaman peraturan yang sama. Jadi, siapa sebenarnya yang tidak memahami peraturan,” katanya. Dia mengkhawatirkan jawaban T Milwan itu akan menyulut aksi yanglebihbesardariparamantan kepala sekolah dan guru. (sartana nasution)

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: