DPRD Serang Balik Milwan

Merasa tertampar karena rekomendasi soal pencopotan kepala SD diabaikan Bupati Labuhanbatu,Ketua DPRD Abdul Roni mememinta fraksinya (FPPP) mendukung usulan hak angket.

“Saya tidak hanya mendukung, tetapi saya perintahkan anggota FPPP menggunakan hak angket,” tandas Ketua DPRD Labuhanbatu Abdul Roni menjawab SINDO saat dihubungi kemarin sore. Namun sebelumnya masalah ini akan dibahas dulu di Komisi A.Selanjutnya akan mengundang bupati ke sidang paripurna melalui hak angket.

Abdul Roni, koordinator Komisi ADPRDLabuhanbatu, mengakumerasatakmengerti mengapa Bupati T Milwan menganggap kebijakan yang dilakukannya sudah sesuai prosedur. Padahal Komisi A melihat itu justru sebaliknya. Menurut dia, sebelum menuju hak angket, Komisi A terlebih dulu akan rapat internal membahas jawaban bupati atas rekomendasi tadi.

Politikus ini menjanjikan paling lama dua atau tiga hari mendatang rapat sudah bisa dilakukan. “Paling lama tiga atau dua hari ini akan diadakan rapat guna membahas surat jawaban Bupati tentang SK mutasi dan pengangkatan kepala sekolah yang dikatakannya telah sesuai dengan peraturan serta perundang-undangan,” kata Abdul Roni, yang sampai saat ini masih menyatakan dirinya sebagai guru sekolah itu.

Dahlan Buhori, anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan yang dikonfirmasi wartawan secara terpisah mengatakan, dirinya setiap hari menunggu kedatangan rekannya untuk menindaklanjuti penggunaan hak angket. ”Saya setiap hari menunggu teman-teman (DPRD) untuk melanjutkan penggunaan hak angket.Tengoklah,setiap hari seperti ini, banyak yang belum hadir,”ujarnya.

Sementara di tempat lain, anggota DPRD dari Partai Bulan Bintang (PBB) Syarifuddin Tanjung kepada wartawan menyebutkan, dirinya sangat menyayangkan jawaban T Milwan tersebut.Sebab,pada surat jawaban itu tidak dijelaskan secara rinci ataupun poin per poin mana yang sudah sesuai dengan peraturan maupun perundang-undangan.

Pada rekomendasi DPRD ada beberapa regulasi yang dianggap Dewan sudah dilanggar Bupati T Milwan. Misalnya saja Peraturan Pemerintah (PP) No 15/1979 tentang Daftar Urut Kepangkatan (DUK),Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 162/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, dan PP No 10/1979 tentang Daftar Penilaian Prestasi Pegawai (DP3).

“Yang mana dari pengangkatan dan mutasi kepala sekolah yang sudah sesuai dengan Kepmen No 162/2003 dan yang mana pula yang sesuai dengan PP No 10/1979, jelaskan dong secara rinci atau poin per poin,”kata Syarifuddin Tanjung. Sepengetahuan dirinya, sebelum diangkat menjadi kepala sekolah harus melalui seleksi dan beberapa tahapan yang harus dilalui.

Di antaranya harus terdaftar sebagai calon kepala sekolah (capek) I ataupun II dan seterusnya. Hal itu ada diatur dalam PP No 10/1979 tentang DP3. ”Apa hal itu telah diterapkan di Labuhanbatu,“ ujarnya. (sartana nasution)

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: