Terjadi di 2 SKPD (kecil) Miliaran Dana ATK Tak Terpakai

Data yang berhasil dihimpun  dari sumber yang layak dipercaya, sedikitnya dua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemkab Labuhan Batu, belum menggunakan anggaran Tahun 2007 yang diperuntukan untuk biaya Alat Tulis Kantor (ATK), serta biaya operasional dan honorer untuk pegawai. Dua dinas itu masing-masing Dinas Pendidikan Nasional (Disdiknas) dan Dinas Kesehatan. Untuk Dinas Pendidikan, ada sekitar Rp6 miliar dana yang belum digunakan. Sementara di Dinas Kesehatan mencapai Rp5 miliar.
Kepala Disdiknas Jamaren Ginting, saat dikonfirmasi Kamis (11/9), membenarkan hal itu. Menurutnya, besaran anggaran itu untuk ATK dan honor tenaga guru SMP Satu Atap yang ada.

Namun dijelaskannya, anggaran tersebut akan dicairkan di tahun ini dengan cara dikucurkan di APBD Tahun 2008.
“Untuk ATK dan honor guru SMP Satu Atap, diluncurkanke tahun ini, dan sekarang sedang proses pencairannya di bahagian keuangan,” jelasnya via pesan singkat.

Sementara di Dinkes hingga kini belum bisa dimintai ketrangan seputar dana yang belum dipakai itu. Kepala Tata Usaha (KTU) Dinkes DH Manurung, saat ditanya mengenai hal itu mengalihkan jawaban kepada Kasubdis Program Bahrumsyah. “Saya kurang tahu pasti dana apa itu, nantilah saya kabari lagi-ya,” jawabnya via telepon selular.
Sementara itu Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Syarifuddin Nasution, ketika coba dihubungi selularnya tidak aktif. Anggota DPRD Puji Hartoyo yang mendengar belum digunakannya dana ATK tersebut merasa heran. “Lalu SKPD yang telah melaksanakan tugas maupun kegiatan lainnya di Tahun 2007  menggunakan anggaran dari mana, apalagi mereka (SPKD red) juga telah mengatakan program telah berjalan,” tanya Puji.
Dikhawatirkannya, kepala SKPD terpaksa menggunakan dana dari luar yang telah dianggarkan. Selain itu, dana yang tertanam dipastikan memiliki bunga uang yang tidak sedikit.

”Itu memunculkan dua tanggapan. Program berjalan tanpa adanya dukungan dana, atau program itu tidak terlaksana. Kalaupun dilaksanakan, pakai anggaran dari mana, sebab masing-masing ada pos-nya. Kita pernah dengar ada kepala SKPD terpaksa memakai “uang panas” untuk menjalankan program yang ada, kasihankan. Sebenarnya manajemennya gimana yang diterapkan, ini baru kejadian menarik,” sambung anggota DPRD dari PKS itu. (FDH)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: