Pemkab Labuhanbatu Kesulitan Lakukan Program

Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu diprediksi bakal mengalami kesulitan akibat keterbatasan waktu yang bakal mempengaruhi berbagai aktivitas pembangunan di daerah setempat. Krisis likuiditas ini diperkirakan berbagai pihak bakal berlanjut dan mencapai puncaknya tahun 2009 mendatang. 

Pasalnya, dalam waktu yang sangat terbatas, pemkab mesti dapat menyelesaikan berbagai laporan penyusunan dan penggunaan keuangan. Semisal, laporan pertanggungjawaban (LPj) keuangan tahun anggaran (TA) 2007. LPj tersebut masih belum dibahas di legislatif. Selain itu, TA 2008 ini, Pemkab Labuhanbatu sejatinya mesti membahas Perubahan APBD. Bahkan, jelang Pemilu 2009, Pemkab seharusnya sudah menyusun draft APBD 2009. Banyak kalangan menduga, semua program dimaksud tidak akan berjalan tepat waktu.
Anggota DPRD Labuhanbatu Ahmad Hidayat Ritonga mengaku pesimis atas kesiapan pemkab menyelesaikan tugas menyusun laporan pendapatan dan penggunaan keuangan pada setiap tahun buku. Akibat ketidakmampuan pihak pemkab melaksanakan tugas dimaksud pada sisa waktu yang ada, dia menduga bakal muncul berbagai ekses negatif.
“Bayangkan, ada tiga agenda besar yang akan dilaksanakan. Pertama, pembahasan laporan keuangan TA 2007. Kemudian, pembahasan P-APBD TA 2008. Dan, yang lebih mengkhawatirkan adalah pengesahan APBD 2009. Apa mungkin dengan sisa waktu itu, pemkab mampu menyelesaikan semuanya itu? Maka, berpotensi besar pengesahan APBD 2009, dilakukan anggota dewan hasil Pemilu 2009,” ungkap anggota PAN ini, akhir pekan silam di Rantauprapat.
Disebut-sebut, eksekutif beralasan keterlambatan pemberian laporan 2007 dikarenakan masih diperiksa oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) Sumut.
Namun menurut Hidayat, DPRD berhak “menjemput bola” jika BPK terkesan lamban memeriksa laporan keuangan itu. “Kita berhak membahasnya walau BPK belum selesai memeriksa,” tambahnya.
Hal senada juga dikemukakan anggota dewan lainnya Dahlan Bukhori. Politisi PDIP ini menjelaskan, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No 58/2005, jika sesuai batas waktu BPK belum selesai melakukan pemeriksaan, maka pihak pemkab wajib melaporkan keuangan kepada DPRD selambat-lambatnya sebelum tahun anggaran berakhir.
“Meski belum selesai diperiksa BPK, itu wajib disampaikan untuk dibahas,” ungkap Dahlan beberapa waktu lalu.
Dampak dari keterlambatan itu, diprediksi Pemkab akan kena sanksi, sanksi administrasi dengan penundaan pencaiaran Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 25% dari jumlah alokasi setiap bulan.
Ketua Badan Pimpinan Kabupaten Dewan Pemantau dan Penyelenggara Negara Indonesia (DPPNI) Labuhanbatu Armansyah Siregar menduga, keterlambatan penyusunan laporan keuangan diduga karena mutu SDM pengelola SKPD yang rendah. “Itu semua diduga akibat lemahnya mutu SDM sebahagian pejabat. Konsekuensinya, laporan dari SKPD selalu terlambat,” jelasnya.

MedanBisnis

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: