Pemprovsu Belum Mengajukan

Meski sudah hampir tiga bulan disahkan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) belum juga mengusulkan nama calon Penjabat Bupati Labuhanbatu Utara (Laut) dan Labuhanbatu Selatan (Lasel).

“Sampai saat ini Depdagri (Departemen Dalam Negeri) belum menerima usulan nama- nama calon penjabat bupati untuk dua kabupaten baru pemekaran di Kabupaten Labuhanbatu” ujar Juru Bicara Depdagri Saut Situmorang  kemarin.

Menurut dia, pelantikan penjabat bupati Laut dan Lasel dilakukan paling lambat enam bulan sejak pembentukan kabupaten tersebut telah dibuat undang-undangnya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 132 Peraturan Pemerintah (PP) No 6/2005, penjabat bupati diangkat dari PNS yang memenuhi persyaratan dan kriteria seperti memiliki pengalaman di bidang pemerintahan yang dibuktikan dengan riwayat jabatan.

Selain itu, menduduki jabatan struktural eselon II dengan pangkat sekurang-kurangnya IV/B dan daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (PPP) selama tiga tahun terakhir sekurang-kurangnya mempunyai nilai baik.

Secara terpisah, anggota DPRD Labuhanbatu dari Partai Bulan Bintang (PBB) Syarifuddin Tanjung meminta supaya Pemprovsu secepatnya mengusulkan penjabat kedua kabupaten baru itu.“Supaya segera ditunjuk pemerintah pusat karena memang sudah ditunggu-tunggu masyarakat,” ucapnya.

Sementara Bupati Labuhanbatu T Milwan mengaku hingga saat ini tidak mengetahui siapa yang akan ditunjuk pemerintah menjadi penjabat bupati di daerah hasil pemekaran kabupaten yang dipimpinnya.

Meski dia sebagai Bupati Labuhanbatu yang menjadi kabupaten induk, dia tidak memiliki peran apaapa dalam penentuan pejabat di Laut dan Lasel. “Itu nanti dari Depdagri. Bocorannya pun saya tidak tahu,” ujar Milwan. Humas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu Sugeng menyatakan, pihaknya telah siap menghibahkan anggaran sebesar Rp10 miliar kepada masingmasing daerah yang baru dimekarkan itu.

“Hibah yang akan diberikan kepada daerah pemekaran sudah berulang kali disebutkan bupati di hadapan publik,baik itu di depan anggota DPR maupun dalam pertemuan dengan pejabat lainnya.

Bahkan sebelum disahkan dua kabupaten baru tersebut, jumlah hibah yang akan diberikan itu sudah ditetapkan kabupaten induk melalui bupati.Hibah itu merupakan salah satu persyaratan untuk berdirinya pemekaran,” paparnya. (sartana nasution)

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: