Tersangka Kredit Fiktip PNS Dinkes Ditetapkan

Setelah Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) memeriksa sepuluh Pegawai Negeri Sipil Dinas Kesehatan (Dinkes) Labuhan Batu yang menjadi korban kredit fiktip, berikut seorang pegawai Bank Sumut, kini Kejatisu menetapkan 5 tersangka termasuk bendahara dinas tersebut. Pemeriksaan ini dimulai Senin (22/9) sekitar pukul 09.00 WIB, di Kejari Rantau Prapat. Pada kesempatan itu, satu tim yang terdiri dari sembilan orang anggota Kejatisu turun langsung melakukan pemeriksaan dalam kasus kredit macet pada Bank Sumut Cabang Rantau Prapat.
“Pemeriksaan ini masalah kredit yang disalurkan kepada pegawai Dinas Kesehatan. Diduga merugikan Bank Sumut senilai Rp3,8 miliar untuk tahun buku 2004, 2005 serta Tahun 2006. Anehnya, Bank Sumut tidak tahu dibobol,” ujar Kepala Seksi Penuntutan Kejatisu Lambok Sidabutar, kepada wartawan.
Selanjutnya dikatakannya, penyidikan kasus ini sudah dimulai sejak Tahun 2007 lalu. Kemudian, setelah pemeriksaan terhadap puluhan pegawai Dinkes, pihaknya telah menetapkan tiga orang tersangka dari pihak Bank Sumut serta dua orang dari Dinas Kesehatan Labuhan Batu.
Sayangnya, meskipun didesak dengan pertanyaan siapa yang menjadi tersangka tersebut, Lambok tidak bersedia menjelaskannya. “Rencana pemeriksaan ini akan kita lakukan terhadap 200 PNS yang menjadi nasabah selama tiga tahun. Tapi hari ini yang hadir baru sepuluh orang, besok akan kita lanjutkan pemeriksaannya,” terang Lambok.
Dalam modus dan praktik kerdit macet ini kata Lambok, ditemukan tiga cara penyimpangan. Di antaranya, nama-nama pegawai ada dalam kredit, tetapi mereka sama sekali tidak ada mengajukan kredit dan tak pernah menerima uang kredit. Kemudian cara lainnya, dengan menggelembungkan jumlah kredit dari angka sebenarnya. Misalnya pegawai yang ingin kredit tersebut hanya mengajukan Rp20 juta, tetapi oleh Dinkes dan Bank Sumut, dinaikkan menjadi Rp50 juta.
Sedangkan  cara yang ketiga, mark-up Plus seperti pinjaman Rp20 juta ‘dimaju lunaskan’ tetapi pegawai yang bersangkutan tidak mengetahuinya. Artinya, lunas lebih awal tetapi ditutupi oleh oknum pegawai bank serta pegawai Dinkes kemudian di pinjam kembali dengan jumlah yang lebih besar.
Sementara itu, salahseorang petinggi Dinas Kesehatan Labuhan Batu yang tidak berkenan disebutkan namanya mengatakan, sejak 1 Maret 2006 lalu, oknum bendahara rutin Dinkes Labuhan Batu berinisal DA, telah menghilang usai mengambil uang gaji pegawai Dinkes sejumlah Rp467 juta dari Bank Sumut.
Selanjutnya, tepatnya tanggal 2 Maret 2006 Dinkes Labuhan Batu melaporkan tentang hilangnya oknum bendahara tersebut kepada Kepolisian. Setelah terlebihdahulu pihak Dinkes mengkonfirmasikan dengan keluarga DA. Usai dilaporkan, DA ditetapkan sebagai DPO hingga hari ini.
“Setelah kami laporkan ke Kepolisian, dia ditetapkan sebagai DPO. Total uang yang bermasalah itu hampir Rp12 miliar. Sampai sekarang kita gak tahu apakah dia sudah mati atau masih hidup,” ujar petinggi Dinkes tersebut. (FDH)

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: