Penasehat Hukum Terdakwa Korupsi Rp17 M Dinkes Labuhanbatu tak Hadir Sidang Ditunda

Sidang perkara tindak pidana korupsi dana APBD Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemkab Labuhanbatu tahun anggaran 2004 senilai Rp1,7 miliar, tertunda gara-gara penasihat hukum (PH) terdakwa HJH (50), R Sujoko SH tidak hadir dalam persidangan, Selasa (7/10) siang.
Penundaan sidang dilakukan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Rantauprapat yang memeriksa perkara korupsi tersebut, Irwan Munir SH MH, Nurmala Sinurat SH dan Imelda Sitorus SH, setelah terdakwa HJH tidak bisa memastikan PH-nya hadir mendampinginya.
Ketua majelis hakim Irwan Munir, mengatakan seyogyanya sidang kali ini lanjutan pengambilan keterangan saksi displitsing (keterangan saksi dari terdakwa perkara yang sama berkas terpisah) DHM SKM MM, wakil kepala dinas Kesehatan Pemkab Labuhanbatu yang dalam perkara itu menjabat Kepala Tata Usaha (KTU) dan terdakwa JPH selaku bendahara non gaji di Dinkes tersebut. Dalam ruang sidang PN Rantauprapat itu, saksi DHM SKM MM telah hadir dan siap diperiksa sebagai saksi.
“Karena terdakwa menyatakan harus didampingi penasihat hukum dan penasihat hukumnya tidak hadir, maka sidang ditunda sampai hari Selasa tanggal 14 Oktober 2008. Sidang ditutup,” kata Irwan Munir mengetuk palu menutup persidangan itu.
Menurut tim JPU, Belman Tindaon SH dan Emmi F Manurung SH, berdasarkan Perda Pemkab Labuhanbatu No.1 tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) TA 2004, telah dialokasikan dana sebesar Rp16.124.156.461 untuk Dinas Kesehatan, membiayai belanja personalia Rp10.672.103.511 dan sisanya Rp5.452.052.950 untuk UPTD.

Dari anggaran UPTD itu, terdakwa HJH, dr NFH MKes dan DHM telah mencairkan anggaran dilengkapi bukti-bukti sebesar Rp3.677.402.911, sedang sisanya tidak didukung bukti-bukti sah, diduga untuk memperkaya diri sendiri terdakwa atau orang lain.
Ada memo untuk terdakwa HJH sebesar Rp10 juta pada tanggal 16 Desember 2004 dan sisanya sebesar Rp810.730.182 untuk keperluan orang lain.
Dalam dakwan JPU, bahwa berdasarkan pasal 4 PP No.105 tahun 2000, pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat kepada Perundang-Undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan dan pada pasal 27 PP No.105 tahun 2000 disebut; setiap pembebanan APBD harus didukung bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak penagih, jo pasal 57 ayat (1) Kepmendagri No.29 tahun 2002 bahwa pengguna anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat surat pertanggungjawaban dilampiri bukti-bukti yang sah.
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP. Subsider pada pasal 3 jo pasal 18 UU No.31/1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20/2001 perubahan atas UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP. (S25/q)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: