Pungli Masih Menimpa Kontraktor di Labuhanbatu

Penyedia jasa (kontraktor) di Labuhanbatu merasa dikenakan pungutan liar (pungli). Para kontraktor diminta uang dengan dalih biaya cetak foto proyek. Sayangnya, bukti penyerahan uang tidak ada atau tanpa kuitansi.

Adanya permintaan uang biaya cetak peta proyek tersebut berlangsung di Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah (Kimprasda) Labuhanbatu. Bila uang tersebut tidak diserahkan, maka kontraktor dipastikan tidak akan diterima mendaftar sebagai peserta pelelangan proyek.
Kutipan yang dikenakan kepada kontraktor tersebut bervariasi. Oknum pegawai Kimprasda meminta uang kepada kontraktor mulai dari Rp 500.000 hingga Rp 2 juta.
“Saya heran, saat saya ingin mengambil dokumen proyek yang akan dilelang, saya diminta uang hingga Rp 3 jutaan untuk pengganti biaya cetak peta. Saat saya minta kuitansi resminya, mereka bilang tidak ada. Yang diberi hanya selembar kertas tanpa stempel apapun,” keluh salah seorang kontraktor yang minta namanya tidak dituliskan kepada wartawan, Selasa (7/10) di Kantor Kimprasda Rantauprapat.
Menurut kontraktor yang merasa dirugikan tersebut, kalau melihat jumlah yang difotokopikan, diperhitungkan maksimal hanya sekitar Rp 5.000. Dijelaskan, lembaran bukti pembayaran yang dinilai tidak resmi itu tertulis sesuai dengan Perda Nomor 18 Tahun 2008. Sumber tersebut mengatakan, kalau kutipan itu untuk PAD, mereka tidak mempermasalahkannya
Anggota DPRD Labuhanbatu, Dahlan Bukhori mengatakan bahwa biaya yang dikenakan kepada kontraktor itu masuk kategori pungutan liar. Sebab, pihak panitia tidak menjelaskan secara rinci dasar pengutipan tersebut.
Dahlan mengatakan, pengutipan uang tersebut harus dijelaskan panitia kepada kontraktor. “Dasar pengutipannya harus jelas. Perhitungannya bagaimana dan akan dikemanakan dananya. Lagian mengapa tidak ada stempel atau apapun yang menandakan itu resmi,” kata Dahlan.
Kepala Dinas Kimprasda Pemkab Labuhanbatu Mahini Rijal saat dikonfirmasi wartawan via handphone menjelaskan bahwa pengutipan itu sesuai dengan perda dan akan dikembalikan ke kas daerah. Namun ia tidak mengetahui pasti sistem perhitungannya. Disinggung tentang tidak adanya besaran biaya yang dicantumkan, Mahini tidak bersedia menjawab.
“Biaya fotokopi saja tidak kita minta, karena sudah dibebankan di APBD. Jadi yang kita kutip itu untuk biaya cetak peta. Kalaupun ada sisanya akan kita kembalikan. Kalau ada yang merasa dipungli, saya kira dari dulu sudah ada pembayaran seperti itu. Mungkin merasa kurang senang saja dia. Kalau ingin jelas lagi, tolong tanya dengan panitia,” jelas Mahini.(rantauprapat)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: