PLN Putus Sambung Listrik Perladangan Wabup Labuhanbatu

PT PLN Cabang Rantauprapat Rayon Kota memutus aliran listrik rumah di perladangan Wakil Bupati (Wabup) Labuhanbatu H Sudarwanto S SP. Aliran listrik di kebun Wabup itu diduga ilegal. Namun berselang sehari, Jumat (10/10), aliran listrik dimaksud disambung kembali dan sepertinya persoalannya dianggap selesai.
Kepala PT PLN Rayon Kota Rantauprapat Edi Kurnia Situmeang yang dikonfirmasi SIB per telepon seluler, Jumat, mengatakan jaringan listrik ke perladangan Wabup Labuhanbatu tersebut disambung kembali karena telah dibayar.
“Sudah selesai. Sudah dibayar semua, jadi sudah disambung lagi,” ujarnya tanpa mau membeberkan berapa kerugian PLN atas pemakaian arus listrik yang diduga ilegal selama ini di perladangan Wabup.
Edi mengaku tidak mengingat berapa uang yang dibayarkan ke PLN, terkait tunggakan dan biaya sambungan baru, dengan alasan sedang berada di luar kantor. ”Di kantor semua. Hari Senin lah, karena saya lagi di luar,” kilahnya.
Edi juga tidak bisa menjelaskan secara mendetail apakah terjadi tindak pidana pencurian serta berapa lama aliran listrik diduga ilegal di rumah penjaga kebun petinggi Labuhanbatu tersebut.
Anto, yang mengaku penjaga kebun yang terletak di Sigambal itu, Rabu (8/10), mengatakan kebun tersebut milik Wakil Bupati Labuhanbatu H Sudarwanto. Dua rumah di ladang itu masuk listrik tetapi tak memiliki meteran. Anto mengaku tidak tahu itu sudah berapa lama tetapi sudah lebih 1 tahun.
PT PLN DIMINTA LAPOR POLISI
Praktisi hukum Harris Nixcon Tambunan SH mengatakan, tindakan pencurian arus listrik untuk keperluan perumahan di perladangan pribadi dapat dijerat dengan pasal 362 KUH Pidana tentang pencurian.
Lebih lanjut dikatakannya, PT PLN selaku otoritas di bidang kelistrikan harus segera mengambil langkah tegas melaporkan yang bersangkutan ke kepolisian agar segera diproses secara hukum bila terjadi pelanggaran.
Menurutnya, PT PLN jangan bersikap diskriminatif, dengan hanya mampu menghukum pelaku kejahatan serupa dari kalangan masyarakat biasa, dan melepaskan perbuatan serupa yang dilakukan seorang oknum pejabat.
“Jadi, tidak ada alasan bagi PT PLN hanya melakukan pemutusan aliran listrik saja, tanpa tindakan hukum,” ujar Harris.
Jika PLN tidak melaporkannya ke polisi, Harris menilai, bila memang ada terjadi tindakan pencurian arus listrik, maka PT PLN dalam hal ini pimpinan Rayon Kota Rantauprapat dapat diduga telah bekerjasama dengan pelaku pencurian arus listrik dimaksud.
Selain itu, perbuatan pencurian arus listrik telah merugikan negara sehingga dapat dikategorikan perbuatan yang menjurus ke tindak pidana korupsi.
“Yah, ini juga dapat dikategorikan korupsi. Karena perbuatan itu telah merugikan negara,” ujarnya.
Sebelumnya, Humas PLN Cabang Rantauprapat Faisal Sitorus mengatakan, hanya akan menerapkan sanksi pemutusan jaringan listrik ke rumah yang ditempati penjaga kebun yang disinyalir milik oknum wakil bupati itu, bila tidak sesuai dengan ketentuan.
“Bila hasil di lapangan membuktikan adanya indikasi penggunaan arus tanpa ijin, maka PLN akan melakukan pemutusan arus. Selain itu, akan menagih sejumlah denda, bila pemilik rumah masih membutuhkan arus listrik untuk penerangan rumahnya,” terang Faisal.
Ketika disinggung indikasi pidana dalam kategori “pencurian” listrik, Faisal menyebutkan akan berkordinasi dulu dengan penasihat hukum PLN, apakah dibawa ke jalur hukum. (S25/v)

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: