Tiga Hari Duduki Kantor Bupati Tuntutan Petani Akhirnya Disahuti


Zulkifli

Foto: masyarakat petani yang melakukan demontrasi dihalaman kantor bupati Labuhanbatu terlihat membubarkan diri setelah menerima hasil notulen rapat dengan pihak pemkab.

Aksi demo petani yang menduduki kantor Bupati Labuhan Batu selama tiga hari tiga malam, menuntut penyelesaian sengketa tanah di Labuhan Batu membuahkan hasil. Lewat Sekdakab Drs Karlos Siahaan, Pemkab Labuhan Batu akhirnya berjanji akan segera merealisasikan tuntuan para petani dengan segera berkordinasi pada seluruh instansi jajaranya. Janji itu dikuatkan dengan lahirnya notulen rapat yang ditandatangani antara pihak pemkab, BNN, dan perwakilan petani.

Rapat pembicaraan mengenai tuntutan para petani dari 4 kelompok yang berasal dari berbagai daerah di Labuhan Batu, dengan pihak pemkab yang diwakili oleh Plt sekdakab Drs Karlos Siahaan, dimulai pada tanggal 14 hingga berakhir Rabu (15/10), di dalam ruang rapat Bupati Labuhan Batu. Empat kelompok tani tersebut yaitu KTB (Kelompok Tani Bersatu), KTTM (Kelompok Tani Tiga Maju), Kelompok Tani Padang Alaban, dan KTM (Kelompok Tani Mentari).

Dalam rapat juga hadir Sujono dan Eka Riono SH (mewakili BPN Labuhan Batu), Bindu Siahaan dan Dahlan Bukhori (dari Komisi A DPRD), Kabag Hukum Ali Usman Harahap, dan Kabag Humas Drs Sugeng. Hasil notulen rapat, Pemkab Labuhan Batu akan segera membuat surat dukungan kepada seluruh instansi, menyangkut penyelesaian sengketa tanah yang dialami oleh 4 kelompok tani tesebut, walaupun pemkab kurang memiliki data yuridis tentang sengketa tanah itu karena data-data ada di BPN sebagai lembaga yang berwenang.

Tuntutan Kelompok Tani Bersatu (KTB) atas lahan seluas lebih kurang 716 hektar yang terdapat pada PT Tolan Estate dengan HGU nomor 2 Tolan Pekan seluas 2.436,62 hektar, akan ditindaklanjuti pemkab dengan cara menyurati instansi yang lebih tinggi seperti BPN provinsi, dan BPN pusat sepanjang masyarakat bisa menyerahkan bukti-bukti pendukung antaralain, daftar nama pemilik lahan dan ahli warisnya.

Sementara Tuntutan Kelompok Tani Tiga Maju (KTTM) atas areal seluas 450 hektar yang berada di atas HGU PT Pangkatan Indonesia, pada prinsipnya sejalan penyelesaiannya dengan persoalan yang dihadapi oleh KTB, dan akan segera ditindaklanjuti penelitian SK Landrefom dan diminta kepada BPN untuk menyerahkan foto copy buku tanah HGU nomor 2/ perkebunan, peta pangkatan kepada Komisi A DPRD Labuhan Batu.

Lain hal nya dengan tuntutan Kelompok Tani Mentari (KTM), mereka memohon kepada pemkab untuk memperjuangkan hak-hak kelompok tani terhadap tanah yang terletak di Desa Pangarungan Kecamatan Torgamba, yang telah dilakukan eksekusi berdasarkan hasil Keputusan PN Rantau Prapat. Dalam hal ini, pemkab akan berupaya melakukan mediasi antara kelompok tani dengan pengadilan, dan ke depan akan dilaporkan hasilnya kepada Kanwil BPN Provinsi Sumut.

Sedangkan tuntutan Kelompok Tani Padang Halaban dan sekitarnya, atas tanah seluas 3000 hektar di atas HGU PT Smart Coorporation, mereka meminta pemkab untuk menyurati Kanwil BPN Provinsi dan BPN Pusat untuk penyelesaian permasalahan yang terjadi selama ini. Dalam hal ini, pemkab juga bersedia melakukannya. Namun sebelum surat itu diterbitkan, kelompok tani harus melengkapi daftar nama-nama pemilik lahan dan ahli waris, selanjutnya tim sengketa tanah Pemkab Labuhan Batu, bersama-sama dengan instansi terkait beserta kelompok tani akan melakukan peninjauan lapangan pada hari Selasa 21 oktober 2008 yang akan datang. (Zul)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: