KPK Diminta Usut Aliran Dana Fee Proyek ke Pejabat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun Kejaksaan Negeri Rantau Prapat, serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Sumut, didesak segera mengungkap aliran dana fee ratusan juta ke pejabat Pemkab Labuhan Batu. Desakan ini disampaikan anggota DPRD Labuhan Batu Sarifuddin Tanjung dan Praktisi hukum Harris Nixxon Tambunan SH, Minggu (19/10).

“Kabar mengenai dana fee proyek ratusan juta mengalir ke pejabat, itu merupakan perbuatan suap dan merupakan pelanggaran dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa” kata Sarifuddin Tanjung.

Kata dia, sebagai langkah awal memulai pengusutan dugaan suap atau fee proyek itu, KPK, KPPU dan Kejari Rantau Prapat harus meminta keterangan Fredy sebagai sumber informasi atas kabar itu.

Sebelumnya, Freddy Simangunsong, mantan Ketua DPD IPK Labuhan Batu, mengaku bahwa Tahun 2006, pernah mendapat proyek Rp11 miliar dan diwajibkan membayar fee Rp900 juta. Dan pada Tahun 2007, mendapat proyek sebesar Rp 24 miliar dan baru hanya menyetor fee sebesar Rp700 juta, seraya mengaku sisanya belum dapat dipenuhi karena sub kontraktor belum membayar kepadanya. Kabar ini diungkapkan Freddy, ketika ia kecewa dengan Bupati Labuhan Batu, yang diduganya sebagai dalang dari pencopotannya dari Ketua DPD IPK.

Senada dengan Sarifuddin Tanjung, praktisi hukum yang terkenal vokal menyoroti penyimpangan di pemerintahan Labuhan Batu Harris Nixxon Tambunan SH mengatakan, Kajari Rantau Prapat M Ali Nafiah Pohan harus berani mengungkap dan memeriksa Fredy sebagai sumber awal informasi aliran dana fee proyek ratusan juta ke pejabat penting di Labuhan Batu itu.

“Jika benar adanya pemberian fee proyek, maka perbuatan itu sudah kategori suap untuk mendapatkan proyek. Dan  inilah salahsatu dari 18 modus korupsi kepala daerah yang dilansir oleh KPK beberapa waktu lalu. Jadi Kejari Rantau Prapat harus berani memeriksa Fredy sebagai saksi dalam langkah awal pengusutan,” tegas Harris.

Ia memperkirakan, potensi kerugian negara akibat adanya indikasi suap tersebut mencapi miliaran rupiah. Sehingga Kejari Rantau Prapat harus sensitif menyikapinya.

Harris menilai, jika Kejari tidak mengusut kasus itu akan semakin memperburuk citra Kejaksaan di mata masyarakat, yang sudah kadung buruk akibat kasus suap yang menimpa ketua tim jaksa pengusutan Kasus BLBI dengan obligor Syamsul Nursalim, Urip Tri Gunawan SH. (Ast)

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: