Dana Sita Jaminan Proyek Belum Masuk Kas

Dana sita jaminan proyek dari pekerjaan yang bermasalah atau kena penalti belum pernah diterima Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhan Batu. Padahal, di Labuhan Batu banyak proyek yang bermasalah (melanggar kontrak).

”Sejak BPKPD berdiri sebagai kantor kas daerah Labuhan Batu tahun 2008, kita belum pernah menerima dana sita jaminan proyek rekanan nakal,” kata Kepala BPKPD Labuhan Batu Drs Sarifuddin Nasution kepada wartawan usai sidang paripurna penyampaian nota perhitungan anggaran tahun 2007, di gedung DPRD Labuhan Batu, Senin (20/10).
Sarifuddin menjelaskan, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang pengadaan barang dan jasa, setiap rekanan diwajibkan menyediakan uang jaminan di bank yang telah ditunjuk pemerintah. Uang jaminan itu, akan disita pemerintah apabila terjadi kegagalan proyek atau melanggar batas kontrak pengadaan barang dan jasa yang telah disepakati antara penyedia jasa (kontraktor) dengan pengguna jasa (pemerintah).
“Memang kalau menurut ketentuannya begitu. Bagi kontraktor yang mendapatkan proyek diwajibkan menyediakan jaminan uang di bank. Uang itu akan disita dan dimasukkan ke kas pendapatan daerah jika rekanan melanggar kontrak yang telah disepakati,” jelas Nasution.
Sarifuddin mengatakan, hingga saat ini sita jaminan dari kontraktor itu belum pernah ada dimasukka sebagai pendapatan asli daerah. ”Belum ada PAD yang menyatakan sumbernya dari sita jaminan bank. Tapi dugaan uang itu ada masuk, tapi kalimatnya di APBD tidak sita jaminan,” katanya.
Safaruddin mengakui, bahwa terdapat beberapa paket proyek tahun anggaran 2007 yang tidak selesai sesuai batas kontrak atau batas tahun anggaran. Tapi dia tidak mengetahui jumlahnya. “Untuk lebih jelas, sebaiknya tanyakan saja kepada Kepala Bagian Keuangan,” katanya.
Sebelumnya, Kepala Bappeda Labuhan Batu Ir Esty Pancaningdiah, di membenarkan bahwa ada 180 paket proyek tahun 2007 senilai Rp 35 miliar, tidak selesai hingga batas tahun anggaran tanggal 31 Desember 2007. Pengerjaan proyek tersebut akhirnya dilanjutkan pada tahun anggaran 2008.
Secara terpisah anggota Komisi D DPRD Labuhan Batu yang membidangi masalah proyek, Jahotman Sinaga, ketika dihubungi melalui telepon, mengatakan sejak APBD tahun 2006 hingga 2008, di APBD belum pernah memuat pos pendapatan yang bersumber dari dana sita jaminan proyek.(mb)

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: