Wabup: LPj Masih Ranperda,Tak Perlu Ditandangani

Wakil Bupati Labuhan Batu H Sudarwanto SP menegaskan, tidak dibubuhkannya tandatangan Bupati HT Milwan pada Laporan Pertanggungjawaban (LPj) atas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2007, disebabkan masih dalam tahap rancangan peraturan daerah (Ranperd), belum sah menjadi peraturan daerah (Perda). Hal ini disampaikan Sudarwanto ketika menjawab pandangan umum fraksi dari Partai PDI-Perjuangan, Kamis (23/10).
Tentang masalah audi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang juga disoroti PDI-P, Sudarwanto mengatakan, bahwa laporan keuangan 2007 telah diaudit BPK Perwakilan Medan sejak tanggal 26 Agustus hingga 25 September 2008, dan BPK telah diberikan saran-saran dan koreksi perbaikan. Anehnya, pemkab belum mengaku belum mendapatkan hasil audit tersebut.
Sebelumnya, Sudarwanto menjawab tanggapan Fraksi Golkar, yang menanyakan keterlambatan laporan keuangan Pemkab Labuhan Batu Tahun 2007, sejak pertama diberlakukannya Permedagri nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sehingga, pengetahuan dan pemahaman terhadap format dan materi aturan tersebut masih terbatas.
Menyikapi hal ini, pemkab hanya bisa minta maaf. “Atas keterlambatan ini kami menyampaikan permohonan maaf,” kata Sudarwanto dalam rapat di Gedung DPRD Labuhan Batu.
Menyangkut proyek APBD 2007 yang tidak terselesaikan dan anggarannya belum terbawakan pada APBD Tahun 2008, Sudarwanto meyakinkan dewan kalau masalah itu telah dilakukan inventarisasi dan akan dibawakan pada Perubahan APBD Tahun 2008.
Sementara itu menanggapi pandangan Fraksi PPP yang menyoroti pencapaian target pajak pengambilan bahan galian C, yang tidak memenuhi target, Pemkab Labuhan Batu mengaku pemungutan terhambat dikarenakan bahan material diangkut pada malam hari.
Dahlan Bukhori, anggota FPDI-P menanggapi jawaban bupati tentang belum ditandatanganinya laporan pertanggungjawaban bupati, mengaku tidak bisa menerima. Sebab, Bukhori mengatakan kalau Laporan Pertanggungjawaban bupati bukanlah Ranperda, sehingga tidak perlu ditandatangani menunggu disahkan menjadi perda oleh DPRD.
”Jawaban itu tidak dapat diterima,” katanya sembari akan membahas masalah ini kembali di saat pandangan akhir fraksi. (ast)

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: