Kapolres Tunggu Freddy Melapor

Kapolres Labuhan Batu AKBP Drs Toga Habinsaran Panjaitan, menyatakan kesiapannya menuntaskan masalah komisi (fee) proyek yang selama ini terjadi di jajaran Pemkab Labuhan Batu.

Akan tetapi, Toga juga belum bisa bertindak sebelum Freddy Simangunsong, sebagai korban dalam kasus itu melapor secara resmi.

“Saya masih juga harus menunggu laporan Freddy tentang kasus itu. Kalau Fredy melapor, pasti akan saya tangani. Namun, saya berharap, Fredy jangan bertindak anarkis,” katanya Jumat (24/10).

Masih kata toga, beban atau kewajiban membayar komisi yang dikenakan terhadap rekanan kontraktor yang melaksanakan proyek, sama sekali tidak diperbolehkan, sekalipun disebut untuk bupati. Sebab, kewajiban itu tidak memiliki dasar hukum dan bertentangan dengan peraturan tentang pengadaan barang dan jasa.

Menurut dia, beban fee yang dikenakan terhadap rekanan sangat berpengaruh terhadap mutu dan kualitas proyek pembangunan fasilitas umum yang akan dilaksanakan. Jika beban tersebut dihilangkan atau ditiadakan, maka pembangunan akan berjaalan baik dan masyarakat akan diuntungkan dalam hal ini.

“Tak ada yang boleh mendapatkan fee dari proyek baik sebanyak 8 persen maupun 10 persen. Untuk rekanan sendiri telah diatur dan disediakan keuntungan yang wajar. Kalau saya tidak salah, sebesar 10 persen,” tambahnya.

Secara terpisah Ketua Labuhan Batu Coruption Watch Indonesia (LCWI) Zulham Abdul Fatah menyatakan, kesiapan Kapolres Labuhan Batu mengusut kasus tersebut perlu didukung. Ia berharap, Freddy segera melaporkan kasus tersebut secara resmi, untuk dijadikan dasar awal penyidikan. “Freddy harus segera mengadu, agar polisi memiliki pertanggungjawaban yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan penyidikan atas kasus tersebut,” ujar Fatah.

Sekedar mengingatkan, Freddy Simangunsong adalah seorang pemborong yang pernah dibebankan fee proyek oleh Bupati HT Milwan. Beban yang ditanggung itu cukup lumayan besar. Tahun 2006, Freddy dipalak Rp700 juta, setelah ia mendapat proyek senilai Rp11 miliar. Begitu juga di Tahun 2007, Freddy dipaksa membayar fee proyek senilai Rp1,9 miliar.

Freddy sendiri mengungkapkan permasalahan ini setelah merasa dikhianati oleh Milwan. Freddy menduga keras, dirinya dicopot dari jabatan Ketua DPD Ikatan Pemuda Karya (IPK), tak lain akibat campur tangan Milwan. Freddy merasa kalau Milwanlah dalang dari pencopotannya itu. Namun sejauh ini, Milwan tak pernah mau memberikan keterangan seputar fee proyek itu. (Ast/Zul)

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: