Direktur Eksekutif Elsaka Sumut, Efendi Panjaitan:

Usut Fee Proyek di Labuhanbatu!

Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Kebijakan (Elsaka) Sumut, Efendi Panjaitan, menyerukan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut dugaan pemberian komisi/fee proyek di Labuhanbatu. Alasannya, hal itu masuk dalam konteks gratifikasi, dan berkaitan dengan dana pemkab.

“KPK seharusnya tanggap akan dugaan itu, dan secepatnya mencari kebenarannya karena berkaitan dengan penggunaan dana keuangan daerah,” ungkapnya mengomentari kasus dugaan fee proyek yang melibatkan mantan Ketua IPK Labuhanbatu dengan kerabat salah seorang pejabat teras di Labuhanbatu.
Untuk mencari dan mengungkap kebenaran persoalan itu, kata Efendi, sudah saatnya pihak KPK melakukan sistem “jemput bola” dalam penanganan masalah tersebut. Apalagi, saat ini KPK merupakan lembaga supervisi dalam menyelesaikan dugaan tindak pidana korupsi. “Memang, pihak kepolisian dan kejaksaan memiliki kewenangan untuk mengusut persoalan itu. Tapi, sebaiknya pihak KPK langsung melakukannya karena, untuk skala Labuhanbatu terkesan masih belum lepasnya keterkaitan antar muspida setempat. Makanya, institusi lebih tinggi yang harus melakukannya,” tuturnya.
Efendi mengatakan, penghentian pengusutan kasus tersebut akan berdampak pada institusi penegak hukum di Labuhanbatu. Pasalnya, kasus itu telah masuk dalam konteks dugaan tindak pidana. “Bila pengusutannya terhenti, maka publik akan bertanya-tanya,” ujarnya.
Agar lebih mengoptimalkan pengusutan kasus tersebut, Efendi menyarankan agar pihak Kejatisu dilibatkan, terutama dalam mengusut kualitas dan kuantitas proyek yang menjadi objek dugaan penyerahan sejumlah dana komisi itu. “Diduga kuat, akibat adanya pemberian fee proyek, mutu proyek yang dikerjakan layak ditinjau ulang. Artinya, mutu proyek yang diterima melalui fee itu juga seharusnya dikaji ulang dan diperiksa. Sebab, diduga berpengaruh pada pengerjaan sebelumnya,” tegasnya.
Sebelumnya, Fredy Simangunsong (51) warga Jalan Imam Maksum Rantauprapat melaporkan salah seorang kerabat pejabat Labuhanbatu ke Mapolres Labuhanbatu, Rabu (29/10), dengan dugaan kasus pemerasan dan menerima suap. Hal itu terkait pemberian uang komisi atau fee proyek bernilai miliaran rupiah.
Kepada sejumlah wartawan, Fredy sempat mengungkapkan besaran nilai komisi yang harus dibayarkan. Dari sejumlah bukti transfer uang antarrekening bank, tampak pula resi kuitansi pemberian sejumlah uang. Bukti transfer sejumlah uang itu mencapai nominal Rp 500 juta dan Rp 200 juta.
“Saya merasa telah memberi uang suap dan ada kesan saya telah diperas,” ungkap Fredy yang mengaku siap menerima sebab akibat atas laporannya tersebut.
Kasat Reskrim Polres Labuhanbatu AKP Mara Junjung Siregar, yang dikonfirmasi mengenai hal itu, Minggu (2/11), mengaku telah melayangkan surat panggilan pemeriksaan kepada dua orang saksi terkait kasus dugaan suap dan pemerasan tersebut.
“Surat undangan kepada dua orang saksi sudah kita layangkan. Rencananya, hari Senin (3 November 2008-red) saksi akan hadir untuk dimintai keterangannya di Polres Labuhanbatu. Kalau tidak ada halangan, Selasa (4 November 2008-red) Kapolres akan menggelar jumpa pers terkait perkembangan itu jika saksinya jadi diperiksa,” tutur Junjung yang enggan menyebutkan nama kedua saksi itu.(MB)

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: