DPRD Diminta Bersikap

Elemen masyarakat meminta sikap tegas DPRD untuk menguak kasus pemberian komisi (fee) proyek di Kabupaten Labuhanbatu. 

Salah satu sikap yang diharapkan adalah pembentukan panitia khusus (pansus) angket di internal lembaga DPRD Labuhanbatu. Ini penting untuk membongkar sekaligus mencari kebenaran terkait praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang diduga melibatkan pejabat teras di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu.

Tokoh masyarakat Labuhanbatu mendesak DPRD mengambil langkah politik untuk membantu penyelesaian masalah yang kini menjadi perbincangan hangat di daerah kaya sawit itu.Apalagi komisi proyek itu menyangkut dana APBD yang disahkan oleh DPRD. “DPRD harus menunjukkan sikap tegas kalau ingin korupsi diberantas.Anggota Dewan bisa saja menggulirkan hak angket untuk meminta klarifikasi ke Pemkab Labuhanbatu (eksekutif),” ujar Ramli Siagian, salah seorang tokoh masyarakat Labuhanbatu, kepada SINDO kemarin.

Sikap tegas DPRD menyikapikasus fee proyekinisangat diperlukan untuk menguak praktik-praktik berbau KKN. Sebab, diduga kuat urusan proyek di Labuhanbatu masih sering diwarnai praktek suap dan pemberian komisi. Jika DPRD tidak bertindak, lanjut Ramli, lembaga DPRD akan dicemoohkan warga.Apalagi berkembangnya isu yang menyebutkan anggota DPRD Labuhanbatu ikut terlibat menangani proyek APBD.

Untuk mendorong pembentukan pansus angket, Ramli meminta fraksi-fraksi di DPRD Labuhanbatu segera menggulirkan hak angket yang nantinya dibahas bersama sesuai tata tertib (tatib) dan mekanisme di DPRD setempat. Praktisi hukum di Labuhanbatu Harris Nixxon Tambunan memandang kebijakan untuk membentuk pansus angket di internal DPRD sangat positif.

Untuk menyelidiki kasus itu dibutuhkan keterbukaan DPRD, sebagai lembaga pengawas kinerja eksekutif. DPRD dapat meminta klarifikasi resmi dari Bupati Labuhanbatu Milwan maupun kedua iparnya, Ricky dan Jefri, serta Fredy Simangunsong selaku pelapor kasus fee proyek itu.Jika memang ditemukan adanya penyimpangan, selayaknya DPRD merekomendasikan kasus itu diperiksa aparat hukum.

Sekadar untuk diketahui, desakan pengungkapan kasus ini mencuat ke permukaan setelah salah seorang rekanan bernama Fredy Simangunsong melapor kasus pemberian fee proyek yang dialaminya senilai Rp1,8 miliar dari total proyek Rp24 miliar tahun 2007 ke Kepolisian Resor (Polres) Labuhanbatu barubaru ini.Fredy mengatakan,“ DPRD harus menyikapi kasus ini jika tidak ingin dituding telah bersekongkol dengan Pemkab Labuhanbatu,”.

Sebelumnya,Bupati Labuhanbatu T Milwan membantah fee proyek itu. Dia menyatakan tidak menerima uang seperti pengakuan Fredy senilai Rp500 juta lewat rekening iparnya Jefri dan Rp200 juta lewat Ricky.Apalagi sampai menagih kekurangan fee proyek 2007 senilai Rp1,1 miliar. “’Tidak ada pembicaraan masalah feeproyek di situ.Dalam pertemuan itu, saya hanya bicara biasa-biasa saja dengan Darwin.

Saya berjumpa Fredy di sana spontan saja.Saya enggaktahu tanpa sengaja jumpa di situ. Di sana tidak membicarakan fee atau utang-piutang. Lagipula, dia enggak punya utang sama saya,”papar Bupati. Menurut T Milwan, dalam pertemuan itu, dia hanya mendengar Fredy diingatkan salah seorang Pemimpin OKP agar mendukung program daerah.

Bahkan, T Milwan sempat menyatakan bahwa dia tidak punya masalah dengan Fredy meski ada tudingan hubungan mereka kurang harmonis saat ini. (sartana nasution)

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: