BPK Temukan Rekening Liar

Auditor BPK Perwakilan Medan menemukan dana perimbangan Kabupaten Labuhanbatu diparkir di rekening sejumlah bank di daerah itu.

Berdasarkan laporan keuangan Pemkab Labuhanbatu TA 2006 yang disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diketahui kas daerah memakai beberapa bank pemerintah. Namun, nomor rekening yang dipergunakan untuk menampung dana perimbangan dari pemerintah pusat maupun bantuan provinsi memakai nomor rekening yang tidak memiliki dasar penetapan sah.

Hasil audit Tim Auditor Utama Keuangan Negara V BPK bernomor 521/S/XIV.1/ 12/2007 yang dikeluarkan 5 Desember 2007 lalu menyatakan bahwa dana perimbangan itu disimpan tanpa dasar yang jelas.Menurut BPK, seharusnya Pemkab Labuhan Batu menyimpan keuangan daerahnya di rekening kas daerah yang ditetapkan, yakni PT Bank Sumut, BRI, dan Bank Mandiri.

Sesuai data BPK, rekening yang dipergunakan tanpa memiliki dasar penetapan sah itu seperti rekening Kas Daerah/ Gaji (DAU) No rekening AC 210.01.02.002500 Bank Sumut Cabang Rantauprapat, DAK Bidang Pendidikan No rekening AC 107-00-0466307- 8 Bank Mandiri Cabang Rantauprapat, Bantuan Provinsi No rekening 0228. 01000261. 30.5 Bank Mandiri Cabang Rantauprapat,dan lain-lain.

Penjelasan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Labuhan batu seperti yang dituturkan BPK menyatakan bahwa rekening-rekening kas daerah itu tidak berdasarkan ketetapan Bupati Labuhanbatu T Milwan. BPK menilai hal itu bertentangan dengan UUNo 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara yang terdapat pada Pasal 27 ayat (1).

Dinyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan rekening pemerintah daerah, pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) membuka rekening kas umum daerah pada bank yang ditentukan gubernur/ bupati/wali kota.

Sementara itu, pada Pasal 27 ayat (2) dalam pelaksanaan penerimaan operasional penerimaan dan pengeluaran rekening daerah,bendaharawan umum daerah dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada bank yang telah ditetapkan gubernur/bupati/ wali kota.

Akibat rekening liar itu,kas daerah yang digunakan sebagai rekening penampung penerimaan dana perimbangan belum mempunyai dasar hukum.Selainitutidakterkendali dan sempat membuka peluang untuk disalahgunakan.

Bupati Labuhan T Milwan ketika dikonfirmasi lewat ponselnya tidak bersedia memberikan tanggapan. Demikian juga Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Karlos Siahaan yang tak mau dikonfirmasi soal ini. Kepala Bawaskap Labuhanbatu Erwin Siregar mengungkapkan, laporan BPK itu sudah ditindaklanjuti.Sebab, BPK hanya merekomendasikan dalam bentuk teguran.

’’Kalau tidak salah, itu sudah ditindaklanjuti.Lagipula, saya kan tidak melihat data yang Anda sebutkan. Seingat saya,BPK hanya merekomendasikan dalam bentuk teguran. Sudah diberikan teguran sama Bupati,” papar Erwin belum lama ini. Sementara itu, Ketua DPRD Labuhanbatu Abdul Roni mengaku temuan BPK terkait rekening yang tidak memiliki dasar penetapan sah tersebut belum diserahkan kepada pihaknya (DPRD Labuhanbatu).

’’Belum ada diserahkan kepada DPRD, belum ketemu saya itu,”ujarnya kemarin. Anggota DPRD dari fraksi PDIP Dahlan Bukhori menyatakan, Menteri Keuangan telah menginstruksikan pemerintah daerah agar menetapkan rekening tunggal untuk menampung dana keuangan. (sartana nasution)

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: