Terkait pasien Jamkesmas, DKR dan RSUD Rantauprapat bersitegang

Dewan Kesehatan Rakyat (DKR ) Kab. L. Batu bersitegang pada pihak Badan Pengelola RSUD Rantauprapat seputar penanganan pasien program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang dananya ditanggung APBN maupun Asuransi Kesehatan Daerah (Askesda ) yang dananya diambil dari APBD kabupaten setempat.

Menurut DKR, pasien Jamkesmas dan Askesda telah berulangkali diminta biaya berobat oleh pihak RSUD Rantauprapat, sementara pemerintah telah mengucurkan anggaran untuk itu. Hal itu disebabkan adanya perbedaan antara DKR dan RSUD Rantauprapat terhadap jenis obat yang telah ditanggung tersebut.

“Kami tidak berani berbuat jauh sebelum ada menerima aturan yang mengatakan itu. Mana yang tidak terdaftar sebagai obat Jamkesmas, mana mungkin kami berikan. Kalau saudara mengetahui hal itu, tolong berikan kepada kami aturannya,” kata dr Pohan didampingi perawat lainnya kepada Ketua DKR L. Batu Yarham Dalimunthe, Selasa (11/11).

Perdebatan berawal saat DKR kembali menemukan pasien Jamkesmas yang diminta biaya berobat atas nama Saudah, 47, warga Dusun Tanjung Mulia, Desa Tanjung Medan dengan nomor kartu Jamkesmas 0000455655802 pasin Kanker Tulang dan telah dilaksanakan operasi Amputasi tanggal 23 Oktober 2008 oleh RSUD Rantauprapat.

Disana dikatakan pasien dikenakan iuran biaya untuk, pembelian darah dari PMI 1.000cc Rp400.000 yang diperoleh dari Palang Merah Indonesia (PMI ), pembelian kasa Rp173.500 dari apotik Kimia Farma RSUD Rantauprapat, pembelian resep obat dari apotik luar sebesar Rp206.000 dikarenakan obat di apotik RSUD Rantauprapat lagi kosong.

“Saat kita tanya alasan mereka, stok di bank darah PMI kosong dan harus dibeli di luar melalui PMI. Perban tidak termasuk dalam paket, maka dibeli sendiri. Resep Fosmichin adalah di luar formularium, maka beli dengan biaya pasien. Atas kasus ini masyarakat merasa terbebani dan beredar isu negatif serta opini publik terhadap Jamkesmas dikarenakan pihak RSUD Rantauprapat dengan tegas mengutip iuran biaya dengan alasan yang realistis. Selain itu, banyak lagi pasien yang diminta biaya berobat,” jawab Yarham.

Dr. Pohan menjawab wartawan dalam artian obat honorium yang ditanggung Jamkesmas dan Askesda itu berbeda pemahaman dengan pihak DKR. “Ini hanya miskomunikasi saja soal pemahaman obat yang ditanggung dalam Jamkesmas dan Askesda. Kalau untuk pasien Askesda tidak ada kutipan itu, nanti kita tindak tegas, siapa yang melakukan pengutipan itu,” katanya kepada wartawan.
(wir/cbs)

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: