Biaya Dokumen Lelang di Disdiknas Labuhanbatu Tidak Transparan

Pengutipan dan penetapan biaya dokumen lelang di Dinas Pendidikan Nasional (Disdiknas) Labuhanbatu tidak transparan. Kepala Diknas, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) hingga panitia lelang tidak mau memberikan penjelasan terkait besaran biaya dokumen lelang tersebut.

Kepala Disdiknas Labuhanbatu Jamaren Ginting menjawab wartawan, Kamis (27/11) di Rantauprapat mengatakan tidak tahu mengenai besaran biaya dokumen lelang tersebut. Dia beralasan yang mengetahui sistem perhitungan biayanya adalah PPK dan panitia lelang.
Ketika ditanya apakah pengutipan itu berdasarkan peraturan daerah (perda) dan nomor perdanya, Jamaren juga tidak bisa menjawab. Aksi ketidaktahuan itu juga dilontarkan saat wartawan menanyakan apakah biaya dokumen lelang tersebut masuk ke kas Pemerintah Labuhanbatu.
“Kita tekankan biayanya sesuai dengan aturan yang berlaku. Kalau sudah sampai tekhnis, saya kira lebih baik dengan panitianya. Tapi yang pasti semuanya dilakukan panitia sesuai dengan aturan yang berlaku. Kalau memang merasa tidak sepakat, masa sanggah ada untuk mengklarifikasinya,” jawab Jamaren.
Ketua panita lelang Janri Siregar dan PPK Wan Musatan hingga saat ini belum berhasil ditemui wartawan. Dicoba via telepon selular, keduanya tidak berkenan menjawab.
Kepada wartawan, salah seorang penyedia jasa (kontrator-rekanan) Fredy mengakui membayar biaya dokumen lelang hampir Rp 30-an juta. Jumlah tersebut dikeluarkan untuk keseluruhan perusahaan yang mengikuti pelelangan di Disdiknas tersebut.
Selain di Disdiknas, Fredy juga mengalami hal yang sama atau mengeluarkan dana biaya dokumen lelang saat mengikuti pendaftaran di Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah (Kimprasda).
Menanggapi adanya pengutipan tersebut, Ketua Umum DPD Gapeknas Sumut Ir Junjungan Pasaribu mengatakan pengutipan biaya dokumen lelang di saat mengikuti pelelangan tidak dibenarkan apabila ditetapkan nominalnya. Sepengetahuannya, di Labuhanbatu belum ada Perda terkait dokumen lelang seperti yang diterapkan Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai).
”Sesuai Keppres No 80/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Instansi Pemerintah, tidak ada yang namanya biaya dokumen lelang, karena itu sudah ditanggung pemerintah. Yang diperbolehkan itu biaya ganti penggandaan dokumen lelang. Kalau itu jumlahnya tidak besar yakni sekitar Rp 200.000,” jelas Junjungan.
Terkait adanya pengutipan biaya dokumen lelang di Disidiknas Labuhanbatu dan dana yang dikutip itu tidak dilaporkan ke kas daerah, Kabid Monitoring Labuhanbatu Corruption Watch Indonesia (LCW-I) Kamal Ritonga, mengatakan sangat menyayangkannya tindakan panitia tersebut. Sepengetahuannya, Dinas Kimprasda yang mengutip biaya dokumen lelang telah menyetor ke pemerintah setempat.
Dia berharap agar panitia pelelangan di Disdiknas Labuhanbatu secepatnya melaporkan berapa pendapatan dari hasil penjualan dokumen lelang tersebut. Sebab, pemasukan dari biaya dokumen lelang itu mampu menambah pendapatan asli daerah (PAD).
Kepala Dinas Kimprasda Mahini Rijal saat dikonfirmasi wartawan menjelaskan bahwa hal itu sesuai dengan jumlah rekanan/kontraktor yang mengambil dokumen tersebut. “Pendapatan dari situ kita setor semua. Kan, lebih baik jika pendapatan kita terus bertambah. Itu sesuai dengan jumlah yang mendaftar dan mengambil dokumen” terangnya via telepon selular.(MB)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: