Paripurna DPRD Labuhanbatu Bahas Nota Keuangan RP-APBD TA 2008 Diwarnai Interupsi

Sidang paripurna DPRD Labuhanbatu membahas nota keuangan Rancangan Perubahan APBD tahun anggran 2008, diwarnai interupsi mempertanyakan kelanjutan rencana pembahasan hak interpelasi terhadap Bupati terkait pencopotan dan pemutasian seratusan kepala sekolah SD yang terjadi belum lama ini.
“Sidang sekarang rencananya membahas hak interpelasi bersamaan dengan paripurna Rancangan Perubahan APBD yang dirapatkan panitia musyawarah (Panmus) tidak cukup kuorum. Kenapa sama-sama tidak cukup kuorum, paripurna pembahasan nota keuangan RP APBD bisa dilaksanakan hari ini? Apa bedanya dengan paripurna hak interpelasi Bupati,“ tukas Ketua Fraksi Golkar DPRD Labuhanbatu, H Parinsal Siregar kepada pimpinan sidang H Zainal Harahap dan peserta dalam sidang paripurna dewan, Kamis (27/11), di gedung DPRD Jln Sisingamangaraja Rantauprapat.
Mendengar interupsi dari H Parinsal yang juga Ketua DPD Partai Golkar Labuhanbatu, pimpinan sidang Wakil Ketua DPRD H Zainal Harahap menjelaskan bahwa sesuai pasal 64 tentang tata tertib DPRD, disebutkan apabila 3 kali diadakan Panmus tidak mencukupi kuorum, maka ketua DPRD akan mengambil kebijaksanaan melaksanakan paripurna sesuai Tatib DPRD.

Maka, kata Zainal, untuk sidang paripurna hak interpelasi terhadap Bupati akan dilanjutkan setelah 2 lainnya pimpinan dewan pulang dari Jakarta.
“Setelah kedua pimpinan dewan itu pulang dari Jakarta, maka pembahasan hak interpelasi terhadap Bupati akan dibicarakan lagi,“ jelas H Zainal.
Mendengar penjelasan tersebut, Fraksi Golkar dan yang lainnya dapat memaklumi rencana itu dengan catatan tinggal menunggu kepulangan 2 lainnya pimpinan Dewan untuk dilanjutkan dalam pembahasan paripurna sesuai penegasan H Zainal selaku pimpinan sidang.

Seusai perdebatan tentang hak interpelasi terhadap Bupati tentang pencopotan dan pemutasian seratusan kepala sekolah di daerah ini, Bupati HT Milwan membacakan pengantar nota keuangan Rancangan Perubahan APBD. Pembacaan nota keuangan itu berjalan lancar.
Secara terpisah, anggota DPRD dari PBB Syarifuddin Tanjung, mengatakan sesuai dengan apa yang disampaikan pimpinan sidang H Zainal, bahwa setelah tiga kali rapat panmus gagal karena tidak mencukupi kuorum, maka sesuai tatib DPRD pasal 64, pimpinan dewan dapat mengambil kebijakan.

Sehingga dia mengatakan sidang nota pengantar keuangan rancangan PAPBD disepakati untuk dilaksanakan.
”Menyangkut penjadwalan hak interpelasi yang seharusnya pembahasannya di Panmus bersama dengan Rancangan Perubahan APBD akan diputuskan setelah dua pimpinan Dewan lainnya kembali dari Jakarta, saya berharap Dewan segera menetapkan jadwalnya dan tidak mempermainkan usulan hak interpelasi karena bukan hal luar biasa,“ ujarnya. (S25/p)

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: