Rp25 M Anggaran Pembangunan Desa dan Kelurahan TA2008 di Labuhanbatu belum Dicairkan

Satu bulan lagi tahun 2008 akan berlalu, namun sampai sejauh ini anggaran pembangunan desa (ADD) 2008 dan kelurahan yang seluruhnya berjumlah hampir Rp 25 miliar, yang dialokasikan dari dana APBD Labuhanbatu TA 2008 belum juga dicairkan ke seluruh desa dan kelurahan yang ada di Labuhanbatu.
Pendapat berbagai pihak menyangkut keterlambatan pencairan dana pembangunan pedesaan dan kelurahan ini menimbulkan berbagai macam polemik di tengah-tengah masyarakat.

Antara lain ada yang menduga keadaan ini sengaja dikondisikan karena keuangan daerah tidak lagi stabil, sejak Pilkada tahun 2005.

Di pihak lain banyak yang menilai bahwa dana APBD Labuhanbatu yang tersimpan di Bank Sumut dalam beberapa tahun anggaran terakhir ini sudah amblas diduga ada yang salah digunakan.

“Dimohon kepada pihak KPK dan BPK secepatnya turun tangan ke Labuhanbatu untuk memeriksa keadaan keuangan daerah Labuhanbatu yang tersimpan di Bank Sumut. Evaluasi perlu dilakukan mulai TA 2005 sampai sekarang, karena selama ini Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu ada melakukan kesibukan-kesibukan termasuk mengurusi pertambahan dua Kabupaten yaitu Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Selatan yang diduga mengeluarkan banyak uang,” kata sumber itu kepada SIB baru-baru ini.
Setiap pencairan dana di Labuhanbatu seperti dana Kesra, lauk pauk, biaya rutin perkantoran dll selalu diperhadapkan kepada masalah keterlambatan pembayaran.

Dan yang paling fatal lagi bahwa proyek TA 2007 yang sudah selesai dikerjakan bahkan sudah digunakan oleh pihak Pemerintah belum juga dibayarkan kepada rekanan sampai sekarang padahal jadwal pembayaran sudah jauh tiba waktunya.
“Keberadaan Permendagri No 13 tahun 2006 sangat mempengaruhi terhadap pendistribusian dan pengawasan keuangan daerah. Pengambilan uang dari kas daerah tidak asal-asalan lagi, banyak prosedur yang harus diikuti dan pertanggungjawabannya harus jelas.

Inilah barangkali yang membuat pencairan dana pembangunan itu menjadi lambat, kata kepala Badan Pengawas Kabupaten Labuhanbatu Erwin Siregar SH menjawab SIB ketika diminta tanggapannya menyangkut masalah ini.
Kepala Badan Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan Kabupaten Labuhanbatu Drs Muhammad Kaffi melalui Kepala Bidang Ekonomi Pembangunan Sosial Budaya H Firdaus menyangkut keterlambatan pengkucuran dana pembangunan desa ini mengatakan, pensosialisasian ke seluruh desa di Labuhanbatu menyangkut pencairan ADD TA 2008 sudah dilakukan sejak bulan Juni 2008 yang lalu.

Tapi karena SDM para Kepala Desa masih banyak yang sangat rendah, tidak semua yang dapat memahami atau menyerap masalah bimbingan teknis tentang pengaturan keuangan desa yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) termasuk juga dalam hal pembuatan laporan-laporan, katanya.
Perincian ADD TA 2008 yang akan disalurkan ke seluruh desa di Labuhanbatu Rp 24 miliar masing-masing untuk desa perkebunan yang terdiri dari 42 desa mendapat Rp 69 juta per desa.

Untuk desa dataran biasa yang berjumlah 99 desa masing-masing mendapat Rp 103 juta per desa. Untuk desa tertinggal yang terdiri dari 27 desa masing-masing mendapat Rp 160 juta per desa. Dan untuk desa pantai yang terdiri dari 47 desa masing-masing juga mendapat Rp 106 juta per desa.

Sementara untuk pembangunan Kelurahan dana APBD yang dialokasikan hanya berkisar Rp 1 miliar dengan perincian berkisar Rp 35 juta per kelurahan dengan jumlah 33 Kelurahan yang ada di Labuhanbatu. (WS/q)

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: