Defisit Anggaran Labuhanbatu Capai 20%

Pemkab Labuhanbatu mengalami defisit anggaran sebesar 20% atau senilai Rp 208,85 miliar disebabkan belanja modal yang semakin besar pada tahun berjalan, khususnya dalam dua bulan terakhir.
Hal tersebut membuat kalangan DPRD Labuhanbatu terkejut sekaligus mempertanyakan penyebab defisit anggaran itu.

Hal itu diketahui saat DPRD setempat menggelar acara penyampaian/pandangan umum fraksi-fraksi tentang Rancangan Perubahan APBD TA 2008 di ruang Rapat Paripurna Gedung Dewan, Jumat (28/11).

Kalangan dewan mempertanyakan apakah pemerintah telah mensosialisasikan RP-APBD tersebut kepada masyarakat.
“Sebelum Ranperda P-APBD diserahkan, terlebih dahulu Setdakab harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Kemudian, hal apa dari pertambahan belanja yang mengakibatkan defisit yang dapat dikategorikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai peraturan Menteri Keuangan. Kita melihat defisit sekitar 20%,” kata Dahlan Bukhari anggota DPRD dari PDI-Perjuangan di Ruang Paripurna.

Dahlan menilai, laporan itu sangat terlambat untuk disampaikan kepada legislatif. Seharusnya, RP-APBD sudah disampaikan September atau 3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir.

“Hal itu mengacu kepada amanat peraturan perundang-undangan. Jadwal pengambilan keputusan DPRD dalam rangka persetujuan bersama atas RP-APBD paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir. Dan, selayaknya pemerintah memberitahukan penyebab keterlambatan tersebut,” tegasnya.

Karena, tambahnya, selaku kepala daerah, kata Dahlan, Bupati HT Milwan seharusnya telah menyampaikan Ranperda RP-APBD paling lambat minggu kedua September. Apalagi dengan terjadinya pertambahan belanja anggaran yang menyebabkan terjadinya defisit.

“Pertambahan belanja sebesar Rp 80,44 miliar. Jadi, total defisit sekitar Rp 208,85 miliar. Di sisi lain berapa maksimal defisit yang dibenarkan menurut UU,” tanya Dahlan yang membacakan tanggapan Fraksi PDI-Perjuangan.

Dari besaran pertambahan belanja dimaksud, Dahlan juga mempersoalkan pertambahan belanja langsung sebesar Rp 55,59 miliar dalam waktu yang relatif singkat menjelang akhir tahun.
Padahal, kata dia, dalam lampiran Permendagri No 30/2007 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2008 disebutkan, untuk kegiatan baru yang bersifat fisik, jika tidak memungkinkan dilaksanakan sebelum tahun anggaran berakhir agar dihindari penganggarannya dalam Perubahan-APBD. Kritikan serupa dilontarkan Fraksi PPP yang menyebut, pengajuan RP-APBD yang terlambat melanggar pasal 183 ayat 5 UU No 32.(MB)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: