SLJ Dituding Rambah Hutan

PT Sawita Leidong Jaya (PT SLJ) dituding telah merambah kawasan hutan negara di daerah Labuhanbatu.

Perusahaan perkebunan kelapa sawit itu juga ditengarai telah merusak tanaman karet milik kelompok tani Karya Lestari di Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu. Anggota Komisi A DPRD Labuhanbatu Dahlan Bukhori menyebutkan, dalam waktu dekat DPRD akan meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu memanggil PT SLJ terkait adanya laporan tersebut.

“Komisi A pada 31 Oktober yang lalu melakukan rapat dengar pendapat dengan Kelompok Tani Karya Lestari, Sri Sahabat dan Kelompok Masyarakat, dan Pemkab Labuhanbatu. Dinas Kehutanan dan PT SLJ tidak hadir dalam pertemuan itu,“ kata Dahlan. Menurutnya,berdasarkan informasi dari kelompok tani, PT SLJ sering bertindak sesuai kehendaknya bahkan menggusur dan merusak tanaman petani supaya memperoleh lahan.

Kemudian,PT SLJ disinyalir sengaja memasuki kawasan hutan tanpa mendapat izin pelepasan dari Menteri Kehutanan. DPRD Labuhanbatu kecewa karena PT SLJ tidak pernah mengindahkan panggilan Dewan.“Saya minta Pemkab Labuhanbatu segera memanggil Komisaris Utama PT SLJ untuk memintai penjelasannya,” tandas Dahlan. Tindak lanjut dari rapat dengar pendapat yang digelar Komisi A itu, Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Labuhanbatu Karlos Siahaan sebelumnya telah menyurati PT SLJ tertanggal 10 November 2008.

Surat Sekdakab bernomor 593/3189/TST/2008 itu meminta PT SLJ menghentikan aktivitas di areal dimaksud. Alasan penghentian antara lain, lahan seluas 6000 ha yang dikuasai PT SLJ atas dasar izin lokasi pada tahun 1997 dan diperbaharui tahun 1998, saat ini berstatus tanah negara.Selanjutnya,areal itu berdasarkan SK Menhut No 44/2005 tentang penunjukan kawasan hutan di Sumatera Utara telah masuk ke kawasan hutan produksi tetap (HPT).

Kemudian, PT SLJ berdasarkan keterangan masyarakat telah melakukan pemaksaan terhadap kelompok tani dengan cara menggusur tanaman pertanian mereka untuk menguasai lahan. Sesuai data yang diperoleh dari Badan Planologi Kehutanan bernomor 5.293/VII-PW/2005 tertanggal 21 April 2005, yang ditandatangani Kepala Badan Boon M Purnama, telah menyurati Bupati Labuhanbatu.

Di surat itu disebutkan, izin prinsip yang diberikan bupati kepada PT SLJ atas lahan seluas 6.000 ha, PT SLJ telah menguasai lahan dimaksud. Menurut Badan Planologi Kehutanan, 5.500 ha lahan yang dibuka PT SLJ merupakan areal kawasan hutan lindung dan kawasan hutan konservasi sebagaimana menurut Peta Tata Ruang Wilayah Provinsi (PTRWP) Sumut. Komisaris PT SLJ Johan saat dikonfirmasi melalui humasnya, Ali Tambunan mengatakan, dirinya tidak bisa memberikan penjelasan tanpa melihat data-data yang dimiliki.

Anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu dari Fraksi Golkar itu berjanji akan memberikan seluruh data yang ada padanya tentang tudingan yang dilontarkan kepada PT SLJ setelah kembali dari Jakarta. (sartana nasution)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: