KPK Prioritaskan Korupsi di Labuhanbatu

Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memprioritaskan penanganan korupsi di Labuhanbatu. Alasannya, tindakan dugaan melakukan korupsi di segala bidang di Kabupaten Labuhanbatu telah kronis.

Hal itu terungkap dalam Diskusi dan Pembahasan Sosialisasi Pemberantasan Korupsi di Labuhanbatu yang digagas Yayasan Universitas Labuhanbatu bekerja sama dengan KPK, Jumat (28/11) di Gedung Nasional Jalan Ahmad Yani Rantauprapat.
Apalagi, salah seorang rekanan penyedia jasa konstruksi di daerah itu, Fredy Simangunsong, bersedia membongkar semua dugaan fee proyek yang pernah dialaminya. Bahkan, ia mengaku siap menjadi saksi, dan juga tersangka.

“Potongan komisi proyek untuk PPn dan PPh sebesar 11,5%, bestek 1%, setoran 13%, dan pungutan lainnya sebesar 1%,” ungkapnya di hadapan Deputi Pendidikan Sosialisasi Masyarakat KPK, Wuryono Prakoso, Ketua Yayasan Universitas Labuhanbatu, DR Amarullah Nasution SE MBA, peserta dan undangan lainnya.
Menanggapi hal itu, Wuryono mengatakan, sikap kritis dan keinginan perubahan tersebut sudah menjadi tekad pihak KPK untuk memprioritaskan Kabupaten Labuhanbatu sebagai contoh penyelidikan dan penyidikan ke depan.

“KPK akan memberikan semua laporan yang diterima untuk diserahkan kepada pihak kepolisian dan kejaksaan setempat dengan tenggat waktu tiga bulan. Bila laporan dinilai jalan di tempat, KPK akan mengambil alih kasus itu,” tegasnya.
Wuryono menyarankan masyarakat Labuhanbatu untuk melaporkan tindak pidana korupsi bila aparat kepolisian dan kejaksaan setempat tidak menanggapinya.

“Selama berkunjung ke beberapa daerah, baru masyarakat Labuhanbatu yang saya lihat kritis. Pernyataan dan laporan, serta pengakuan pelakunya sudah ada disini dan dapat menjadi bukti awal untuk diprioritaskan. Mari sama-sama kita ‘keroyok’ dan bergandeng tangan untuk melakukan perubahan. Apalagi kondisi Labuhanbatu sudah kritis dan kronis,” tuturnya.
Ketua YULB Amarullah Nasution pada sambutannya, mengemukakan, indikator adanya tindakan korupsi jelas terlihat dari banyaknya pemberitaan di beberapa media massa, unjuk rasa warga dan juga laporan LSM.

“Aparat hukum tidak pernah menyelesaikan permasalahn hingga tuntas. Tetapi kalau tukang dodos atau Kades selalu menjadi bulan-bulanan. Hukum hanya berlaku kepada orang-orang lemah. Inilah kondisi Labuhanbatu. Untuk itu, melalui sosialisasi ini kita lebih mengerti tentang hal itu,” sebutnya. (MB)

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: