Polisi Diminta Periksa SLJ

Penghentian aktivitas PT SLJ di lahan perkebunan sawit seluas 6.000 ha dinilai tidak tepat.Pemkab diminta membawanya ke jalur hukum.

Seharusnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu mengeluarkan surat rekomendasi untuk memeriksa PT Sawita Leidong Jaya (PT SLJ). Praktisi Hukum Harris Nixxon Tambunan mengatakan, surat Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Labuhanbatu Karlos Siahaan yang meminta PT SLJ menghentikan kegiatannya di lahan perkebunan Sawit yang diperoleh atas izin lokasi seluas 6000 ha dinilai tidak pas.

“Surat itu memang keharusan karena itu tanah negara dan hutan lindung. Pemkab harusnya merekomendasikan PT SLJ agar diperiksa kepolisian atas perbuatan dugaan perambahan hutan,”ujar Harris kemarin. Harris menilai surat Sekdakab itu seharusnya disertai rekomendasi agar kasus dugaan perambahan hutan yang ditengarai dilakukan perusahaan perkebunan sawit itu diproses secara hukum.

Bukan hanya sekadar menghentikan aktivitas. PT SLJ telah lama menguasai hutan lindung sejak 1997. Harris menduga telah terjadi persekongkolan antara PT SLJ dan oknum Pemkab Labuhanbatu untuk mengalihfungsikan hutan lindung menjadi tanaman kelapa sawit.

Anggota Komisi A DPRD Labuhanbatu Dahlan Bukhori mengatakan, berdasarkan informasi yang diperolehnya dari masyarakat kelompok tani yang menjadi korban penggusuran PT SLJ, hingga kini PT SLJ masih mengusahai lahan dan belum menghentikan aktivitasnya sebagaimana permintaan Pemkab Labuhanbatu.

Dia pun mendesak Pemkab Labuhanbatu segera mengambil sikap tegas dengan memanggil PT SLJ dan menindak komisaris utama perusahaan perkebunan itu. ”Pemkab jangan diam saja. Saatnya mengambil tindakan tegas terhadap PT SLJ karena telah mengabaikan Pemkab Labuhanbatu,”ujarnya.

Perusahaan perkebunan kelapa sawit itu ditengarai telah merusak tanaman karet milik kelompok tani Karya Lestari di Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu. Menurut Dahlan Bukhori, dalam waktu dekat DPRD akan meminta pemkab memanggil PT SLJ terkait laporan tersebut.

Berdasarkan informasi dari kelompok tani, PT SLJ sering bertindak sesuai kehendaknya, bahkan menggusur dan merusak tanaman petani supaya memperoleh lahan. Kemudian, memasuki kawasan hutan tanpa mendapat izin pelepasan dari Menteri Kehutanan. Untuk diketahui, surat Sekdakab itu bernomor 593/3189/TST/2008 itu meminta PT SLJ menghentikan aktivitas di areal dimaksud.

Alasan penghentian antara lain, lahan seluas 6.000 ha yang dikuasai PT SLJ atas dasar izin lokasi pada 1997 dan diperbaharui tahun 1998 saat ini berstatus tanah negara. Selanjutnya, areal itu berdasarkan SK Menhut No 44/2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Sumatera Utara telah masuk ke kawasan hutan produksi tetap (HPT).

Kemudian, PT SLJ berdasarkan keterangan masyarakat telah melakukan pemaksaan terhadap kelompok tani dengan cara menggusur tanaman pertanian mereka untuk menguasai lahan. Sesuai data yang diperoleh dari Badan Planologi Kehutanan bernomor 5.293/VII-PW/2005 tertanggal 21 April 2005, yang ditandatangani Kepala Badan Boon M Purnama, telah menyurati Bupati Labuhanbatu.

Komisaris PT SLJ Johan saat dikonfirmasi melalui humasnya, Ali Tambunan, mengatakan tidak bisa memberikan penjelasan tanpa melihat data-data yang dimiliki. (sartana nasution)

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: