Perda Sewa Ruko di Kota Rantauprapat Dikritik

Peraturan daerah (perda) tentang Sewa Ruko di Kota Rantauprapat menuai kritikan. Soalnya, tarif sewa aset Pemkab Labuhanbatu itu mengalami kenaikan relatif tinggi. Peninjauan terhadap tarif sewa ruko tersebut dikemukakan Ketua Komisi E DPRD Sumut Rafriandi Nasution, kemarin di Rantauprapat. “Sebaiknya (tarif sewa) ditinjau ulang oleh pemerintah setempat,” katanya.

Pasalnya, kata dia, kenaikan tarif sewa ruko di beberapa ruas jalan terlalu tinggi dan setiap tahun mengalami kenaikan.

Seperti halnya tahun lalu, Pemkab Labuhanbatu menetapkan tarif sewa ruko sekitar Rp 8,64 juta per tahun.

Kemudian, meningkat menjadi Rp 10 juta. Terakhir, tahun 2008, biaya sewa dikabarkan naik menjadi Rp14,7 juta.
“Saya tadi dengar dari pengusaha toko. Tarifnya saban waktu naik. Padahal saat ini situasi perekonomian kian terpuruk. Kita berharap perda itu ditinjau ulang. Nanti kalau situasinya sudah berubah, saya kira tidak menjadi masalah,” katanya.
Anggota DPRD Sumut itu juga mempertanyakan apakah perda tarif sewa ruko tersebut sudah disosialisasikan kepada pengusaha. Dia mengajak anggota dewan setempat agar proaktif menyikapi masalah ini.
“Masyarakat juga berperan dalam perolehan ruko itu. Kita melihat pemerintah tidak bijaksana menyikapi kondisi yang berkembang. Pemerintah itu bapaknya rakyat, jadi harus mengayomi, bukan malah mencari keuntungan,” jelas Rafriandi.
Seorang pengusaha ruko yang minta namanya tidak dituliskan mengeluhkan kondisi tersebut.

Mereka mempertanyakan dasar kenaikan sewa ruko. Karena sepengetahuan mereka, perda tentang kenaikan sewa itu belum disahkan anggota DPRD Labuhanbatu.
“Kami tidak tahu apa kriteria tentang perbedaan sewa itu, karena ada tiga jenis tarif sewa yang beda. Selama ini perhitungannya Rp 10.000 per meter. Tapi sekarang menjadi sekitar Rp 17.000 per meter,” ujar pengusaha toko menerangkan.
Kadis Pasar dan Kebersihan (Paskeb) Labuhanbatu Sotar Lubis saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (2/11) melalui telepon membenarkan besaran biaya tersebut.
Menurutnya, tarif sewa tersebut sudah sesuai dengan perda yang berlaku. Namun, para penyewa yang keberatan disarankan untuk membuat surat kepada anggota DPRD setempat untuk mencari solusinya.

“Itu sesuai perda, mereka ssudah menyurati DPRD untuk meminta keringanan,” kata Sotar. (MB)

Satu Tanggapan

  1. Perda yang aneh…

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: