Perda Pelayanan Satu Atap Mendesak

DPRD dan Pemkab Labuhanbatu didesak membuat peraturan daerah (perda) mengenai pelayanan satu atap.

“DPRD Labuhanbatu sebelum berakhir masa jabatan perlu membuat kebijakan yang dapat terasa membantu masyarakat, misalnya membuat peraturan daerah tentang pelayanan satu atap,’’ ungkap Ketua Umum Forum Masyarakat Labuhanbatu (FORMAL) Suhari Pane ketika tampil sebagai narasumber dalam Forum Diskusi Politik, yang diselenggarakan Kantor Kesatuan Bangsa Pemkab Labuhanbatu kemarin.

Menurut dia, perda ini sangat penting sekaligus sebagai cara untuk mendidik masyarakat untuk tertib dan patuh terhadap peraturan-peraturan yang ada.

Birokrat juga harus tampil sebagai birokrasi yang baik.

“Bagaimana supaya tercapai birokrasi yang baik,harus dilakukan konsep penghargaan dan hukuman bagi pegawai negeri sipil (PNS) dalam bekerja dan gaji tambahan PNS lebih ditingkatkan,’’ ungkapnya.

Salah seorang pengusaha mebel yang tidak mau disebutkan namanya mengaku sangat kecewa dengan sistem perizinan di Labuhanbatu.

Maka itu, dia memilih tidak mengurus izin sama sekali ketimbang diurus sesuai aturan.

“Saya pilih lebih baik melakukan pendekatan dengan oknum ketimbang mengeluarkan uang lebih banyak,’’ ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Labuhanbatu Zainal Harahap mendukung perlunya perda pelayanan satu atap.

“DPRD berkewajiban itu supaya mendorong pemkab membuat pelayanan satu atap.
Kami pun sudah mau membahasnya.Kami berencana pada 2009, pelayanan satu atap di Labuhanbatu terealisasi,’’ ungkapnya. (sindo)

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: