Populasi Gepeng di Sumut Capai 7.813 Orang

Jumlah Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) terus meningkat.

Persoalan itu, kian menjadi fenomena yang tak bisa dihindari keberadaannya dalam kehidupan masyarakat. Terutama yang berada di daerah perkotaan.

Sesuai data Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara Tahun 2006, pupulasi Gelandangan dan Pengemis mencapai 7.813 orang di Sumatera Utara. Yakni, Gelandangan mencapai 4.373 orang. Sedangkan, Pengemis sebanyak 3.440 orang.

Demikian dinyatakan Kadis Sosial Provinsi Sumatera Utara Nabari Ginting pada amanat tertulisnya yang dibacakan Plt Sekdakab Labuhanbatu Karlos Siahaan, Jumat (19/12) saat membuka kegiatan sosialisasi Perda Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis yang digelar di Ruang Data Kantor Bupati Labuhanbatu.

Menurutnya, dewasa ini penyandang masalah kesejahteraan sosial sangat memprihatinkan sebagai akibat dari krisis ekonomi dan krisis global yang melanda dunia.

Dimana permasalahan ekonomi secara global tersebut telah menambah jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Dikatakannya, Program rehabilitasi tuna sosial gelandangan dan pengemis adalah merupakan pembangunan bidang kesejahteraan sosial, dan merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial.

Dan, mengacu kepada Undang-Undang tersebut, Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2008 tentang penanganan gelandangan dan pengemis bertujuan untuk meningkatkan kehidupan dan penghidupan, kemampuan serta meningkatkan harkat dan martabat gelandangan dan pengemis.

Kadis Sosial Sumut juga mengakui, berbagai upaya telah dilakukan oleh instansi tehnis bersama-sama dengan masyarakat melalui kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial. Baik dengan system penampungan dalam panti maupun luar panti. Namun, belum menunjukkan hasil yang maksimal.

Hal ini, menurutnya disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, besarnya permasalahan gelandangan dan pengemis yang tidak seimbang dengan jangkauan pelayanan, keterbatasan SDM, Dana, Sarana dan Prasarana.

Disisi lain, bahwa masyarakat masih simpati dengan memberikan sebagian rezekinya kepada saudara-saudara kita yang meminta-minta dipersimpangan jalan dan dibawah lampu merah.

Lebih lanjut dikatakannya, menyikapi persoalan diatas, dengan ditetapkannya Perda Nomor 4 Tahun 2008 ini, diharapkan Pemerintah Kabupaten/Kota sudah memiliki dasar hukum dalam melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi gelandangan dan pengemis.

“Sehingga, tingkat urbanisasi masyarakat desa ke kota dapat diminimalisir,” paparnya.

Sosialisasi ini dilaksanakan satu hari dengan jumlah peserta lebih kurang 50 orang yang berasal dari Dinas Instansi terkait, Organisasi Kemasyarakatan, OKP dan BUMN, dengan nara sumber berasal dari Dinas Sosial Sumut, Satpol PP dan KPAID (Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah) Provinsi Sumatera Utara, yang dihadiri Kabag Sosial Setdakab Labuhanbatu H Abdul Malik.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: