Biaya BBM dan Service Mobil Wabup Tidak Didukung Bukti

Realisasi biaya pemeliharaan mobil dinas Wakil Bupati (Wabup) Labuhanbatu diduga tidak transparan.
Akibatnya, H Sudarwanto yang telah menggunakan dana sebesar Rp129.894.000 itu, disebut-sebut tidak didukung dengan bukti-bukti lengkap.
Itu, diperkuat dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Medan. Laporan auditor Del Esther terkait keuangan Pemkab Labuhanbatu tahun 2006 itu, dituangkan dalam nomor  521/S/XIV.1/12/2007 tanggal 5 Desember 2007.
Berdasarkan pemeriksaan itu, realisasi dan bukti-bukti pertanggungjawaban pengeluaran anggaran pada pemegang kas wakil Kepala Daerah, untuk biaya BBM dan biaya servis kenderaan dinas Wabup BK 9 Y diberikan setiap
bulannya kepada supir.
Namun, penyerahan uang tersebut hanya menggunakan bukti-bukti berupa kwintasi tanda terima yang ditandatangani supir  Wabup Labuhanbatu. Tanpa didukung dengan bukti pendukung lainnya dari pihak ketiga seperti bon/faktur
dan surat-surat pesanan.
Adapun rincian biaya BBM dan Servis yang tidak didukung bukti lengkap menurut BPK antara lain, untuk biaya BBM Wabup ke Kecamatan serta untuk tamu-tamu wakil
Bupati Labuhanbatu dari bulan Januari hingga Desemebr 2006 adalah Rp125.694.000.
Sementara untuk biaya servis mobil BK 9 Y dari mulai bulan Januari hingga bulan Desemebr 2006 sebesar Rp4.200.000.000. Sehingga total pengeluaran anggaran yang
tidak didukung bukti itu Rp129.894.000.
BPK mengatakan, kondisi yang terjadi atas pengeluaran biaya BBM dan Servis mobil dinas Wabup Labuhanbatu tersebut tidak sesuai dengan Kepmendagri No 29 tahun 2002, tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan APBD yakni pasal 49 ayat (5) bahwa setiap pengeluaran kas harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
Kemudian pasal 57 ayat (1) yang menyatakan bahwa pengguna anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat SPJ yang dilampiri dengan bukti-bukti yang sah.
BPK lebih lanjut menilai, kondisi tersebut mengakibatkan pengeluaran daerah untuk biaya pemeliharaan alat angkutan sebesar Rp 129.894.000 tidak dapat diyakini kebenarannya serta berpeluang untuk disalah gunakan.
Kepala Bagian Humas Pemkab Labuhanbatu Sugeng ketika dikonfirmasi wartawan,
Kamis (22/1) terkait temuan itu mengatakan, pada tahun 2006 pengeluaran untuk belanja BBM kenderaan dinas wakil Bupati belum menggunakan bon/faktur dari SPBU. Bon/ Faktur belanja BBM katanya baru diberlakukan pada tahun anggaran
2007.
“Waktu tahun 2006 memang belum menggunakan bon/faktur pembelian BBM. Itu baru diberlakukan pada tahun anggaran 2007,” katanya seraya mengakui kalau bon/faktur diminta dari pihak ketiga seperti SPBU, pasti akan diberi oleh SPBU.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: