Desak Demo Anarkis di DPRD Sumut Diusut, HMI Demo Poltabes Medan

Sekitar 50 mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Medan, melakukan demonstrasi ke Kepolisian Kota Besar (Poltabes) Medan, Jl. HM Said, Rabu (4/2/2009). Mereka mendesak polisi mengusut tuntas kasus demonstrasi anarkis yang menyebabkan Ketua DPRD Sumut Abdul Aziz Angkat meninggal dunia Selasa kemarin.

Massa pendemo datang sekitar pukul 15.00 WIB. Mereka berjalan kaki dari sekretariat HMI Medan yang tak jauh dari Poltabes Medan. Dalam aksi itu mereka membawa sejumlah poster, antara lain bertuliskan, “Pembunuh”, “Tangkap Aktor Pelaku Dalang Tragedi 3 Februari” dan “Medan Not Safe For Everyone”.

Dalam tuntutannya, pendemo mendesak polisi agar mengusut secara tuntas dan menangkapi para pelaku demonstrasi di Gedung DPRD Sumut, Jl. Imam Bonjol, Selasa (3/2/2009) yang berlangsung anarkis.

“Kita mengherankan di mana polisi pada saat kejadian, bagaimana bisa tidak ada polisi di sana mengamankan situasi. Mana tanggung jawab polisi?” kata Andika Syahputra, kordinator aksi demonstrasi tersebut.

Aksi tersebut hanya berlangsung sekitar satu jam, dan langsung membubarkan diri setelah diterima langsung Kapoltabes Medan Kombes Pol Aton Suhartono.

Kepada para mahasiswa, Aton menyatakan pihaknya tidak berdiam diri atas kasus ini. Seluruh sumber daya yang ada dikerahkan untuk mengungkap kasus tersebut.

“Terima kasih atas dukungan adik-adik mahasiswa kepada kami untuk mengusut kasus ini,” kata Aton Suhartono.

(rul/djo)

Insiden DPRD Sumut

Akbar Tandjung: Apa Kita Masih Perlu Tambahan Provinsi?

Tragedi unjuk rasa mendesakkan pembentukan Provinsi Tapanuli di DPRD Sumatera Utara bisa menjadi momen mengkaji ulang keperluan pemekaran wilayah. Harus ada keputusan tegas parlemen-pemerintah tentang masalah tersebut.

“Kita harus dipikirkan kembali apakah kita masih membutuhkan tambahan provinsi atau pemekaran daerah,” kata mantan ketua DPR, Akbar Tandjung, seusai diskusi di Gedung DPD, Senayan, Jakarta, Rabu (4/2/2009).

Sejak mulai bergulirnya program pemekaran wilayah yang bertujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah pada 1999, hingga kini total jumlah provinsi menjadi 33 dan 400-an kabupaten/kota. Kini yang perlu dilakukan adalah optimalisasi kinerja dan tata pemerintahan di daerah-daerah baru hasil pemekaran tersebut.

“Basis otonomi daerah ada di tingkat II, sedangkan kewenangan provinsi tidak banyak,” jelas mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar ini.

Lebih lanjut Akbar menduga ada unsur kesengajaan berbuat anarkis dalam unjuk rasa yang berbuntut pada tewasnya Ketua DPRD Sumut Abdul Azis Angkat. Indikasi paling kentara adalah keberadaan peti mayat yang diusung massa pengunjuk rasa.

“Berarti kan sudah niat menimbulkan kekacauan dan tekanan psikologis pada dewan. Ini kan tidak menghormati institusi dewan,” tutur Akbar yang semalam menyempatkan diri melayat ke rumah duka di Medan.

(lh/nrl)


Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: