Interpelasi Dewan Hanya Skors dan Skors

Untuk yang kesekian kalinya, rapat paripurna anggota DPRD Labuhanbatu, guna mendengar jawaban Bupati Labuhanbatu HT Milwan terkait pertanyaan wakil rakyat tersebut dalam menggunakan hak Interpelasinya seputar permasalahan ratusan Kepala Sekolah (Kasek) yang dimutasi beberapa waktu lalu, hingga kini masih di skors. Sehingga, muncul anggapan penggunaan hak tersebut hanya sebatas skors dan skors ( tunda ).

Seperti yang terjadi Rabu, (11/2) sekira pukul 10.00 WIB rapat paripurna di ruang paripurna gedung dewan digelar, namun dikarenakan anggota Dewan tidak mencukupi korum, sidang yang tidak dihadiri Bupati HT Milwan dan Wakilnya Sudarwanto, serta kepala SKPD lainnya itu ditunda satu jam.

Sekitar pukul 11.35 WIB, sidang yang dipimpin langsung Ketua DPRD H Abdul Roni Harahap kembali dilanjutkan dengan agenda membaca jawaban bupati melalui tertulis. Ketidakhadiran HT Milwan sempat mengundang interupsi dari beberapa anggota dewan seperti Farinsal Siregar dari Fraksi Golkar dan Dahlan Bukhori dari Fraksi PDI-Perjuangan. Selain tidak menghargai Legislatif, kedua anggota dewan itu meminta agar jawaban tersebut dibacakan didepan porum.

Jawaban yang dibacakan Sekretaris Dewan (Sekwan) Fuad Siregar menyimpulkan, seluruh kebijakan yang dilakukan oleh Bupati HT Milwan atas mutasi dan pengangkatan Kasek sudah sesuai prosedur dan perundang-undangan.

Sementara mengenai pertanyaan apakah daftar penilaian pelaksaan pekerjaan (DP3) terhadap Kasek sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terhadap pertanyaan ini, dijelaskan  bahwa DP3 para kepala sekolah telah dilaksanakan bupati mengacu kepada peraturan pemerintah Nomor: 10 tahun 1979 tentang daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan.

Disampaiakan bupati juga, bahwa tata cara pembuatan DP3 sesuai perintah didasarkan atas pertimbangan jabatan sebagaimana di jelaskan pada pasal 6 PP Nomor 10 tahun 1979 menurut ketentuan.

Selanjutnya mengenai adanya seorang kepala sekolah yang dimutasikan sebelum masa tugasnya berakhir sebelum mencapai empat tahun, bupati beralasan karena adanya pihak-pihak yang merasa keberatan atas tindakan yang tidak terpuji pada tahun 1992 yang dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan. Padahal masa itu diketahui jauh sebelum T Milwan menjadi Bupati Labuhanbatu.

Setelah mendengar jabwan bupati tersebut, anggota dewan sempat terdiam beberapa saat tanpa memberikan komentar. Namun ketika ditanyakan kembali oleh pimpinan sidang apakah ada komentar lain, barulah Dahlan dan Farinsal menyatakan akan mempelajari dan menganalisa jawaban bupati tersebut.

Untuk mendengarkan tanggapan dan masukan anggota DPRD lainnya terkait jawaban itu, pimpinan sidang kembali menskors rapat tersebut hingga 18 Pebruari 2009.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: