Biaya Urus KTP di Labuhanbatu Naik 400 Persen

Biaya pengurusan kartu tanda penduduk (KTP) di Kabupaten Labuhanbatu, naik. Berbeda dengan di daerah lain seperti Kota Medan yang telah menggratiskan KTP. Naiknya biaya administrasi kepengurusan KTP di daerah penghasil kelapa sawit dan karet itu disusul munculnya peraturan daerah (Perda) Pemkab Labuhanbatu menjadi Rp22.500 dari harga sebelumnya Rp5000, atau naik 400 persen lebih.
Kenaikan harga kartu pengenal sebagai warga negara Indonesia itu, membuat keresahan di tengah-tengah masyarakat. Apalagi, Pemkab Labuhanbatu dinilai tidak pernah mensosialisasikan kenaikan harga pengurusan KTP dimaksud. Sehingga tidak jarang petugas dari kelurahan/desa menjadi sasaran kemarahan dan ocehan miring dari masyarakat yang meminta jasa untuk pengurusan KTP.
“Bayangkan, naiknya sekitar 400 persen lebih. Dahulu sewaktu Rp5.000, kami warga sudah membayar sampai Rp50.000. Memang bayarnya kemauan kami sendiri, sebab kalau ngurus sendiri maulah siapnya seminggu. Sekarang harganya naik 400 persen, mau berapa lagi warga harus mengeluarkan biaya untuk KTP,” kata Tugimin, yang mengaku warga Kecamatan Rantau Selatan kepada wartawan, Senin (16/2), di sekitar kantor Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil (KKBCS) di Rantauprapat.
Salah seorang Kepala Lingkungan (Kepling) yang ditemui wartawan mengakui, belakangan ini terpaksa harus menjelaskan kepada warga terkait kenaikan harga pengurusan KTP. Bahkan, pernah dirinya dimarahi warga saat mengatakan biaya sesuai Perda yang baru.
“Warga tak percaya kalau Perdanya sudah naik. Terakhir uang yang sudah dikasih diminta lagi karena mau mengurus sendiri,” tukas kepling.
Kepala KKBCS Pemkab Labuhanbatu Drs Rajo Makmur Siregar MPd saat dikonfirmasi wartawan, Senin (16/2) via handphone menjelaskan, kenaikan harga KTP sesuai dengan Perda Nomor 17 tahun 2008, yang antara lain menegaskan retribusi KTP (tidak tepat waktu) Rp20.000.
“Saya menjalankan Perda sebagai pelaksana kebijakan daerah dan sebelumnya kita sudah mensosialisasikannya dengan berbagai cara,” kata Rajo, melalui pesan singkat.
Ketua Panitia Legislasi DPRD Labuhanbatu Dahlan Bukhori, mengakui naiknya biaya retribusi pengganti blanko KTP. Tetapi, dia lupa sejak kapan Perda dimaksud mulai diberlakukan. Tetapi saat ini, kata dia, DPRD sedang menunggu reaksi dari masyarakat, apakah menimbulkan keresahan.
“Kita siap menerima masukan dari masyarakat dan saat ini, itulah yang kita tunggu, apakah ada yang keberatan atau menimbulkan keresahan. Tidak tertutup kemungkinan nantinya biaya tersebut dapat berubah kembali,” terang Dahlan. (s25/m)

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: