DAU Terancam Dipotong 25%

Dana Alokasi Umum (DAU) Pemkab Labuhanbatu terancam dipotong 25% karena sampai saat ini APBD Tahun Anggaran 2009 belum juga disahkan.

Padahal, sesuai ketentuan, seharusnya APBD telah disahkan paling lambat November lalu.Sekretaris DPRD Labuhanbatu Fuad Siregar menyatakan, hingga saat ini anggaran tahun 2009 masih dalam pembahasan antara DPRD Labuhan Batu dan Pemkab Labuhanbatu.

Namun, dia tidak menjelaskan tahapan apa yang sedang dibahas.” Saat ini eksekutif dengan legislatif sedang membahasnya secara tertutup,” ujarnya kepada wartawan di Rantauprapat kemarin. Menurut dia, DAU Kabupaten Labuhanbatu dari pemerintah pusat pada 2009 berjumlah Rp248 miliar.Jumlah itu diperoleh setelah DAU untuk Labuhanbatu dibagi menjadi tiga,menyusul dimekarkannya Kabupaten Labuhanbatu menjadi Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) dan Labuhanbatu Selatan (Labusel).

“Jika jumlah DAU itu dipotong sebesar 25% sebagai risiko atas keterlambatan pengesahan APBD, DAU yang tinggal pada Kabupaten Labuhanbatu hanya sebesar Rp170 miliar,”paparnya.

Dia menambahkan, jumlah tersebut masih kurang untuk membayar gaji pegawai negeri sipil (PNS) di Pemkab Labuhanbatu nanti, termasuk untuk pembayaran gaji PNS di Kabupaten Labura dan Labusel.Pasalnya,untuk pembayaran gaji PNS di Kabupaten Labura dan Labusel masih harus dikeluarkan Pemkab Labuhanbatu Induk, sekalipun telah dimekarkan menjadi kabupaten baru. Sebab, Pemkab Labuhanbatu belum menyerahkan personel kepada kedua Kabupaten Pemekaran itu.

“Jika dipotong,DAU kita tinggal 170 miliar.Untuk gaji pegawai saja itu kurang. Sebab, gaji PNS untuk Labuhanbatu keseluruhan sebesar Rp 220 miliar. PNS di Labuhanbatu Utara dan Selatan masih kita yang menggaji karena hingga kini belum ada penyerahan personel dari kabupaten induk secara resmi kepada kabupaten pemekaran itu,”tuturnya.

Sementara itu,Ketua Aliansi Masyarakat Labuhanbatu (AMAL) Jappar Siddik menyatakan, ketentuan untuk mengesahkan APBD pada November 2008 tertuang dalam Permendagri No 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.”Itu jelas disebutkan dalam Permendagri No 13/2006.APBD tahun yang akan datang seharusnya disahkan dua bulan sebelum tahun anggaran sebelumnya berlalu,”tuturnya.

Jappar menambahkan, konsekuensi dari keterlambatan pengesahan APBD itu,yakni APBD Pemkab Labuhanbatu akan dipotong sebesar 25% dari besarnya DAU Labuhan batu,sebagaimana disebutkandalamPermendagriNo 13/2006.”Ya risikonya jika terlambat mengesahkan APBD sesuaiketentuan,DAUakandipotong sebesar 25% dari jumlah keseluruhan,”ujarnya.

Dia menuturkan,sesuai informasi yang diperolehnya, DPRD Labuhanbatu kini masih membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perhitungan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang menjadi dasar penyusunan APBD. Sementara itu, draf Rancangan APBD (RAPBD) 2009 hingga kini belum masuk ke DPRD Labuhanbatu.

“Yang saya tahu saat ini DPRD masih membahas KUA dan PPAS,sedangkan draf RAPBD 2009 belum masuk,”tandasnya. Kepala Badan Pengelola Kekayaan dan Keuangan Daerah (BPKKD) Pemkab Labuhanbatu Sarifuddin Nasution membantah adanya ancaman pemotongan DAU itu.

Menurut dia, jika terlambat mengesahkan APBD, risikonya hanya berupa penundaan pencairan DAU pada tahun berikutnya dari pemerintah pusat kepada Pemkab Labuhanbatu. “Bukan dipotong, tapi hanya berupa penundaan pengiriman DAU dari pusat ke daerah,”ujarnya. (sartana nasution)

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: