Ibukota Labura Disoal Pemindahan Butuh Revisi UU No23

Ribut-ribut masalah posisi ideal Ibukota Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) kian mencuat. Padahal, untuk pemindahannya mesti kembali dilakukan revisi ulang Undang-undang pembentukan Kabupaten tersebut.
“Jika ingin memindahkan posisinya berarti mesti dilakukan revisi UU No23 Tahun 2008,” beber Jahotman Sinaga, salahseorang anggota DPRD Labuhanbatu, kemaren.
Karena,kata dia, dalam regulasi itu sudah ditetapkan posisi kota Aek Kanopan sebagai Ibukota Labura. Pertimbangannya, melalui kajian dan penilaian langsung oleh Tim DOPD Depdagri sebelumnya yang melakukan peninjauan langsung. “Termasuk rencana pusat Pemerintahan juga telah ditentukan,” tegasnya.
Untuk Posisi lokasi pusat Pemerintahan juga, tambah dia, akan memanfaatkan areal lahan kebun milik PTPN3 Mambangmuda. “Itu, sudah diplot,” tukasnya.
Masalah ideal ibukota Kabupaten Labura, tambah Jahotman tidak semestinya dipersolakan. Terpenting, kata dia, seluruh elemen agar dapat memotivasi terciptanya tata pemerintahan di Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Labuhanbatu itu, untuk mampu lebih berwawasan pelayanan publik.
“Seharusnya yang diutamakan adalah bagaimana merealisasikan rentang kendali Birokrasi yang tidak terlalu panjang,” paparnya.
Untuk itu, harap dia, dalam mengemban amanah sebagai pelaksana Pemerintahan, Pjs Bupati Labura agar segera dapat mewujudkan terbentuknya Organisasi Pemerintahan setempat. Khususnya, sesuai dengan PP41 tahun 2008. “Kan, itu termasuk yang diamanahkan,” tukasnya.
Setelah itu, juga mengupayakan suksesi Pemilu 2009 dan menginventarisir seluruh asset Pemerintahan.
Sementara itu, Daudsyah Pjs Bupati Labura mengaku, posisi penetapan Aek Kanopan sebagai Ibukota Labura sudah merupakan ketentuan dari peraturan berlaku. “Itu, sesuai ketentuan dan SK Mendagri,” ujarnya melalui pesan singkat.
Terkait dengan tata pemerintahan, dan pembentukan organisasi Pemerintahan di daerah itu, Daud mengaku segera merealisasikan pembentukan perangkat daerah yang ada.
“SKPD Pemkab Labura diusahakan bulan Maret terealisasi,” tandasnya.
Ternyata, posisi Aek Kanopan sebagai Ibukota Labura mendapat kecaman. Salahsatunya dari Ali Wansyah. Salahseorang anggota DPRD setempat. Kata dia, jika posisi ibukota itu tetap dipertahankan, maka tidak jauh beda ‘menzholomin’ 4 kecamatan lainnya dari 8 kecamatan yang ada di Labura. “Balancing posisinya tidak tepat ditengah. Dikhawatirkan, akan menyebabkan kecemburuan bagi warga di kecamatan lain,” bebernya.
Malah, kata dia, posisi Aek kanopan dari sudut sosial, budaya dan politik justru lebih menguntungkan daerah luar Labura. “Malah hanya menguntungkan warga perbatasan dengan Kabupaten Asahan,” tegasnya.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: