Ribut-ribut Masalah Ibukota Labura, Segera Revisi UU No23

Letak Ibukota Labuhanbatu Utara terus disoal. Daerah baru pemekaran dari Kabupaten Labuhanbatu itu kian jadi perhatian publik. Khususnya, bagi warga di 8 kecamatan yang tergabung didalamnya. Bahkan, warga di 4 kecamatan lainnya, terkesan ‘terdzolimin’ bila posisi Aek Kanopan tetap dipertahankan sebagai Ibukotanya.
Pertengahan tahun 2008 telah resmi dimekarkan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Kabupaen Labuhanbatu Utara. Itu, melalui UU No22/2008 dan UU No23/2008. Dan, resmi diundangkan pada tanggal 21 Juli 2008. Dan pada Januari 2009 lalu, penjabat Bupati di kedua Kabupaten baru
itu pun telah dilantik sebagai tanda resminya kedua kabupaten tersebut.
Sekaligus untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten baru tersebut sebelum terpilihnya bupati dan wakil bupati definitif melalui Pilkada.
Penjabat bupati di kabupaten baru diangkat dari pegawai negeri sipil dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden berdasarkan usulan gubernur.
Diketahui, Kabupaten Labuhanbatu Utara berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Labuhanbatu yang terdiri atas cakupan wilayah 8 (delapan) kecamatan, yakni Kecamatan Kualuh Hulu, Kecamatan Kualuh Leidong, Kecamatan Kualuh Hilir, Kecamatan Aek Kuo, Kecamatan Marbau, Kecamatan
Na IX-X, Kecamatan Aek Natas, dan Kecamatan Kualuh Selatan.
Adapun batas-batas wilayah yang dimiliki oleh Kabupaten Labuhanbatu Utara, antara lain, sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bandar Pulau, Kecamatan Pulau Rakyat, dan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten
Asahan dan Selat Malaka.
Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Panai Hilir,
Kecamatan Panai Tengah, Kecamatan Bilah Hilir, dan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu.
Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Rantau
Utara, Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu, dan Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara.
Dan, sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Aekbilah Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Garoga Kabupaten Tapanuli Utara, dan Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir.
Penegasan batas wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara
secara pasti di lapangan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri paling lama 5 (lima) tahun sejak diresmikannya Kabupaten Labuhanbatu Utara ini.
Namun, setelah terbentuk kabupaten baru, muncul gagasan
dari masyarakat yang akan mengusulkan letak ibukota kabupaten Labuhanbatu Utara agar direvisi.
Ibu kota Kabupaten Labuhanbatu Utara berdasarkan UU No23/2008 menyebutkan berkedudukan di Aek Kanopan Kecamatan Kualuh Hulu.
Gagasan masyarakat untuk mengusulkan revisi letak ibukota Kabupaten Labuhanbatu Utara ini antara lain adalah empat kecamatan yang ikut tergabung dalam Labuhanbatu Utara seperti Kecamatan Aek Kuo, Kecamatan Marbau,
Kecamatan Na IX-X, dan Kecamatan Aek Natas tidak akan merasakan manfaat langsung dari pemekaran itu.
Sebab, masyarakat dari empat kecamatan itu justru akan lebih jauh ke Aek Kanopan dari pada ke Rantauprapat ibu kota kabupaten induk.
“Jika dilihat dari jarak dan topografi, alasan yang dikemukakan oleh masyarakat ini dapat diterima akal,” ujar Yos Batubara Direktur Eksekutif Lembaga Bina Masyarakat Indonesia (LBMI) kemaren di Rantauprapat. Itu logika, tegasnya.
Salahsatu contoh misalnya, tambah dia, Desa Batu Tunggal yang terletak kecamatan NA IX-X. Sebelum
pemekaran jarak desa Batu Tunggal ke Rantauparapat diperkirakan tidak lebih dari 20 km. Namun, setelah tergabung dalam cakupan wilayah Labuhanbatu Utara. “Maka jarak yang akan ditempuh ke Aek Kanopan diperkirakan 40 km lebih,” imbuh dia.
Ini memang menjadi polemik. Bahkan, wacana keluhan semakin jauhnya jarak ibu kota Kabupaten Labuhanbatu Utara dari domisili warga jika dibanding ibu kota Kabupaten yang lama (kabupaten induk) juga selalu terlontar dari masyarakat.
Sebut saja Rossalina, seorang guru honorer yang
berdomisili di Perkebunan Berangir, Kecamatan NA IX-X, mengaku lebih setuju jika ibu kota kabupaten Labuhanbatu Utara berada di Aek Kota Batu atau di Bandar Durian.
Hal ini dinilainya bahwa kedua ibu kota kecamatan itu letaknya pas ditengah-tengah diantara Aek Kanopan dan Rantauprapat. Karena masih banyak kecamatan yang masih berjarak dekat dengan kota Rantauprapat.
“Untuk menyikapi wacana atau gagasan dari masyarakat ini. Beberapa alternatif dapat dijadikan solusi,” ungkap Yos.
Yakni, katanya, Kecamatan yang tergabung dengan Kabupaten yang jaraknya dekat dengan pusat ekonomi atau kecamatan yang jaraknya dekat dengan ibu kota dan yang mau bergabung ke kabupaten induk maka harus dianulir dan
dipisahkan dari kabupaten baru tersebut. Dan, dapat bergabung ke kabupaten induk.
Jika empat kecamatan yang tergabung dalam Kabupaten Labuhanbatu Utara memisahkan diri dan bergabung ke Labihanbatu Induk, memang akan memiliki resiko terhadap
status Kabupaten Labuhanbatu Utara. Hal ini dikarenakan syarat untuk pembentukan kabupaten baru adalah minimal 5 (lima) kecamatan sesuai dengan ketentuan PP No78/2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan
Penggabungan Daerah yang tak lain adalah merupakan ganti dari peraturan pemerintah sebelumnya, yaitu PP No129/2000.
Alternatif kedua adalah, kata Yos, empat kecamatan tersebut harus dimekarkan. “Tujuannya tak lain adalah untuk memenuhi jumlah minimal kecamatan seperti yang disyaratkan oleh PP No.78/2007 tersebut,” tegasnya.
Dan kecamatan hasil pemekaran ini bergabung ke kabupaten induk. Satu hal penting untuk tidak dilupakan, bahwa setelah 3 (tiga) tahun sejak diresmikan, Pemerintah bersama Gubernur Sumatera

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: