PP 41 Tahun 2007 Belum Dijalankan

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum terealisasi secara maksimal. Hal ini dibuktikan oleh Pemkab Labuhanbatu yang sampai saat ini belum melaksanakan amanah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2007 tentang OPD, yang disahkan Presiden 23 Juli 2007 lalu.
Padahal, DPRD setempat telah mensahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang OPD tanggal 3 Juli 2008 lalu. Akibatnya, Pemkab Labuhanbatu dinilai tidak mentaati peraturan perundang-undangan. Sementara, sesuai pasal 51 dalam PP itu disebutkan, penataan pelaksanaan organisasi perangkat kerja dilaksanakan paling lama satu (1) tahun sejak PP diundangkan.
“Memang, sampai sekarang belum terlihat tanda-tanda akan dilaksanakannya PP 41. Dan, Perda yang disahkan DPRD,” ungkap Dahlan Bukhori anggota dewan Labuhanbatu dari Fraksi PDI-Perjuangan, ketika dihubungi via telepon selular, Senin (2/3) .
Dahlan mengatakan, tidak berjalannya PP itu akan berdampak terhadap pengesahan APBD Labuhanbatu tahun 2009. Serta, berpengaruh terhadap kinerja pemerintah, untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan melakukan pembangunan.
Selain itu,  pemerintah selayaknya memberi penjelasan kepada publik, terkait belum terlaksananya PP tersebut. “Kita juga belum tahu mengapa hingga kini belum dijalankan. Dan, Pemkab harus memberikan penjelasan kepada publik,” tuturnya.
Karena, ujarnya, hal ini akan mempengaruhi pengesahan APBD dan mengganggu pelayanan. Sementara Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Labuhanbatu Karlos Siahaan di tempat terpisah saat dikonfirmasi via telepon selular, belum berhasil dihubungi.
Ketua Badan Pimpinan Kabupaten (BPK) Dewan Pemantau Penyelenggara Negara Indonesia (DPPNI)Labuhanbatu Amansyah Siregar mengatakan, keterlambatan pemberlakukan itu disinyalir akibat berbagai hal dan tidak tertutup kemungkinan lemahnya sumber daya manusia (SDM) para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), selain perangkat pembantu dijajaran pemerintahan. “Bupati pernah mengatakan kepada media, SDM kepala SKPD sebahagian dinilai masih rendah. Mungkin ini salahsatu faktornya. Atau, mungkin perangkat lainnya juga belum mengerti pelaksanaan itu.
“Kita akui memang itu tidak gampang. Tapi, seharusnya personil penentu di pemkab harus berupaya memberikan masukan kepada bupati. Jangan hanya sekedar menjalankan program yang ada,” tandasnya.(MB)

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: