Labuhanbatu Perlu Perda SIAK

Masalah data pemilih pada Pemilu, seperti klaim masyarakat yang tidak bisa memilih, pemilih ganda dan sebagainya, akan terus terjadi. Apabila Dinas Kependudukan dan DPRD tidak merubah sistem administrasi kependudukan dengan melaksanakan secara konsisten UU No 23 Tahun 2005 tentang Data Kependudukan. Demikian Ketua KPUD Labuhanbatu Suhari Pane menjawab wartawan, Rabu (4/3) di ruang kerjanya berkaitan tentang potensi terjadinya kembali masyarakat tidak bisa memilih karena tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Menurutnya, DPRD Labuhanbatu sebaiknya segera membuat Perda tentang Sistem Administrasi Kependudukan agar ada tercapai adanya data kependudukan yang baik. Sebab, selain UU, Perda itu harus dibentuk karena PP No. 38 Tahun tentang Pedoman Pelaksanaan Adminstrasi Kependudukan dengan metode SIAK (Sistem Infornasi Administrasi Kependudukan) telah mendukung untuk itu. Melalui UU dan PP tersebut, hakikatnya dokumen kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran yang merupakan citizen rights (hak melekat pada diri warga yang harus disiapkan oleh Pemerintah). Kalau UU dan Ppitu dipraktekkan secara konsisten. Maka, masyarakat tidak bisa lagi memiliki KTP ganda atau lebih karena ada unsur pidananya. Jadi, pemberlakukan 2 ketentuan itu sekaligus dapat dijadikan momen oleh Pemkab dan DPRD Labuhanbatu untuk terus merubah kebiasaan negatif sekaligus mendidik masyarakat untuk taat aturah hukum.
Jika sudah dilaksanakan dengan konsisten, misalnya DPRD membuat Perda Pelayanan Satu Atap dan Perda tentang Administrasi Kependudukan, maka melalui pelayanan terpadu itu akan dapat mempercepat proses administrasi.
Dengan adanya Perda tentang Administrasi Kependudukan setidaknya terbentuk sistem pelayanan data kependudukan yang online di seluruh wilayah Desa/Kelurahan, Kecamatan hingga ke tingkat Kabupaten. Kabupaten lain bisa, Kabupaten Labuhanbatu juga pasti bisa. Suhari menandaskan, data kependudukan yang akuntabel sangat penting untuk Pemilu karena posisi KPUD adalah pengguna akhir data kependudukan yang dikerjakan oleh Pemerintah (pasal 10 Uu No 22 thn 2007). Jika sudah ada sistem administrasi kependudukan yang baik, kecil kemungkinan ada pemilih ganda dan masyarakat yang tidak bisa memilih karena tidak terdaftar.(MB)

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: