Pelanggaran Administrasi Mendominasi

Pelanggaran Pemilu Administrasi lebih mendominasi. Itu, setelah pihak Panwas Labuhanbatu menerima masukan dan informasi dari berbagai pihak selama agenda Pemilu di kabupaten tersebut.
“Didominasi pelanggaran administrasi,” beber Ali Nababan ketua Panwas setempat kemaren di kamar kerjanya.
Selanjutnya, pelanggaran pidana Pemilu dan sengketa Pemilu. Tapi, Ali belum membeber angka pastinya. Karena, kata dia, masih dalam tahap menyusun laporan yang akan disampaikan ke Panwas Propinsi. Temuan-temuan pelanggaran itu, katanya, juga ditemukan dimasing-masing kecamatan.
Dan, sesuai prosedurnya, ujar dia, pihak Panwas kecamatan juga telah menyampaikan laporan ke Panwas Kabupaten. Selain itu, juga dilayangkan surat ke panitia penyelenggara Pemilu di kecamatan. “Juga PPK mesti disurati,” tegasnya.
Sedangkan pihak Panwas kabupaten, ujarnya akan menyurati penyelenggara pemilu, terkait pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan. “Kita akan surati KPU terkait pelanggaran-pelanggaran yang ada selama ini,” paparnya.
Kinerja PPS dan PPK dilapangan, kata dia, bayak ditemukan kejanggalan. Tapi, tambahnya, masih dalam koridor dan masih dapat ditolelir.
Sementara itu, Koordinator Komite Pemilih (Tepi) Indonesia, Yos Batubara mengakui tujuan Pengawasan Pemilu adalah untuk menjamin terselenggaranya Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas. Serta, dilaksanakannya peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu secara menyeluruh.
Pengawas Pemilu, katanya, membuat laporan hasil pengawasan Pemilu yang memuat temuan yang didapat selama melakukan pengawasan Pemilu.
“Temuan dimaksud adalah hasil pengawasan Pemilu berupa bukti awal pelanggaran Pemilu,” paparnya.
Semisal, tambahnya, surat atau dokumen palsu, surat suara palsu, kaset rekaman, keterangan saksi, alat peraga kampanye, serta catatan atas kegiatan, tindakan, dan kejadian yang dilakukan/dialami seseorang atau sekelompok orang, dan/atau alat bukti pelanggaran Pemilu lainnya.
Mengenai terbukti atau tidaknya suatu laporan atau temuan dugaan tindak pidana, maka hal itu masuk konteks hukum.
“Pembuktiaannya proses hukum yang menentukan,” jelas dia.
Jika suatu temuan ataupun laporan tidak ditindak lanjuti oleh Panwaslu, paparnya, maka telah melanggar kode etik seperti yg diatur dalam peraturan KPU NO 31/2008.
Kata dia, kode etik ini menyebutkan dengan gamblang, baik anggota KPU maupun Panwaslu diharuskan menganut nilai-nilai dasar pribadi (basics individual value) diantaranya adalah berani mengambil sikap tegas dan rasional dalam membuat keputusan sulit dan atau tidak populis demi kepentingan jangka panjang KPU, Bawaslu dan Negara.
Karena kode etik ini dimaksudkan untuk menjaga kemandirian, integritas, akuntabilitas, dan kredibilitas penyelenggara pemilu. Kode etik ini juga bertujuan untuk memastikan terselenggaranya pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Kode etik ini mengikat dan wajib dipatuhi. Dari itu, bagi penyelenggara ataupun pengawas pemilu yang akan melakukan penyimpangan dan/atau pelanggaran kode etik dikenakan sanksi yang berupa peringatan. “Bahkan, sampai dengan pemberhentian,” tukasnya.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: