Pemkab Labusel Kebingungan Cari Lahan Perkantoran

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhan Batu Selatan (Labusel) kebingungan mencari lahan pertapakan untuk pembangunan perkantoran. Pasalnya, hingga saat ini usulan permintaan lahan ke PTPN3 Sisumut dan PT Lonsum belum ada kejelasan.
Hal itu terungkap ketika Pj Bupati Labusel Hj Sabrina M Si dan anggota DPD RI Parlindungan Purba meninjau lahan PTPN3 Sisumut serta lahan PT Lonsum di Sei Rumbia dan di Simpang Nagodang, Kecamatan Kota Pinang, Selasa (21/7).
Menurut Sabrina, Pemkab Labusel sudah mengajukan permohonan permintaan lahan seluas 20 hektar dari HGU PTPN3 Sisumut dan 20 hektar lagi dari PT Lonsum. Persyaratan untuk meloloskan permohonan itu sudah pula dilengkapi. Tetapi, permohonan itu belum menampakkan titik terang hingga sekarang, baik dari PTPN3 Sisumut maupun PT Lonsum.
Beraneka dalih disampaikan PTPN3 Sisumut dan PT Lonsum tentang beratnya pelepasan HGU mereka kepada Pemkab Labusel. Khusus kepada PT Lonsum, pihak manajemennya berdalih pelepasan lahan harus sepersetujuan pemegang saham melalui RUPS, sertifikat HGU-nya sedang diagunkan ke bank dan kalau pun dilepaskan, Pemkab Labusel harus mengganti rugi tanaman yang ada.
Masalahnya, kata dia, Pemerintah Pusat telah mengucurkan Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp 3,6 miliar untuk pembangunan kantor bupati, kantor DPRD dan kantor dinas, badan dan kantor.
“Kalau DAK tersebut tidak direalisasikan hingga Desember 2009 karena ketiadaan lahan perkantoran dimaksud, DAK tersebut akan ditarik Pusat kembali dan Pemkab Labusel dianggap gagal menyerap anggaran,” ujarnya.
Bila lokasi perkantoran tadi menjadi kendala dan agar DAK tidak ditarik Pusat, Pemkab Labusel akan membangun perkantoran di lahan alternatif Lapangan MHB Kota Pinang, walau luasannya tidak memenuhi standar sebagai lokasi perkantoran terpadu (satu kawasan). Ke depannya akan diupayakan lokasi yang tepat.
“Kebutuhan mendesak saat ini,” jelas Sabrina. Terutama, kata dia, adalah lahan seluas 20 ha saja, 20 ha lagi bisa menyusul. Dari PT Lonsum telah menawarkan arealnya di Simpang Nagodang, Kota Pinang, dengan syarat ganti rugi tanaman karet.
Walau dari sisi aksesibilitasnya kurang mendukung sebagai lokasi perkantoran. Pemkab Labusel sudah mempertimbangkan penggantirugian tanaman itu, asal dengan harga yang wajar. Tetapi itu pun masih kabur hingga saat ini.
Sementara itu, terkait persoalan lahan tersebut, anggota DPD-RI Parlindungan Purba berjanji akan berupaya memperjuangkan masalah ini ke Menteri Negara BUMN serta PT Lonsum (London Sumatera), BPN dan pihak lainnya.
“Labusel adalah daerah otonom baru yang mutlak harus memiliki perkantoran. Kalau syarat utama itu tidak ada, roda pemerintahan Labusel tidak akan berjalan,” ujar Parlindungan.
Menurutnya, tidak ada alasan PTPN3 dan PT Lonsum untuk melepaskan HGU lahannya untuk lokasi perkantoran Labusel. Sebab, pemilik tanah adalah negara.

Sedangkan PTPN3 dan PT Lonsum hanyalah pemegang HGU. Karena itu negara berhak menyerahkannya kepada Pemda untuk kepentingan yang lebih luas serta ke depan untuk membantu negara juga karena pemda adalah miniatur negara juga. (MB)

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: