Pejabat Disdik Labuhanbatu Ubah Volume Proyek Secara Sepihak

Kebijakan sejumlah pejabat di jajaran Dinas Pendidikan Nasional (Disdiknas) Labuhanbatu terkait proyek telah memancing kemarahan anggota DPRD setempat.
Pasalnya, pihak konsultan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melakukan adendum guna merubah volume pekerjaan fisik proyek tanpa persetujuan anggota DPRD setempat.
Hal itu diketahui saat salah seorang warga melaporkan pelaksanaan pekerjaan pembangunan pagar gedung SMA Negeri1 Kecamatan Panai Tengah sepanjang 500 meter yang menyerap anggaran sebesar Rp 440 juta dibiayai APBD 2008.

Namun diduga karena sudah ada kesepakatan konsultan, PPK dan KPA, bangunan pagar hanya dikerjakan 300 meter, tetapi biaya tetap sebesar dana awal, alias tanpa pemotongan anggaran.

“Kata warga, pengerjaannya sudah di Berita Acara-kan (BA), berarti sudah selesai, namun yang dikerjakan hanya sepanjang 300 meter. Berarti tidak sesuai dengan kontrak pertama. Untuk itu kita akan memanggil instansi terkait,” kata Ketua Komisi D DPRD Labuhanbatu yang membidangi Pendidikan, Hj Elya Rosa Siregar didampingi Chairuddin selaku anggota Badan Kehormatan (BK) Dewan, Selasa (28/7).
Jika melakukan perubahan volume fisik, maka harus mendapat persetujuan DPRD melalui rapat. Sebab hal itu sudah menyangkut penggunaan anggaran. “Kalau hanya perpanjangan waktu mungkin masih bisa ditoleransi, tapi kalau merubah volume pekerjaan, harus adendum anggota dewan. Kita menilai perubahan itu Ilegal,” kata Elya Rosa sembari memperlihatkan surat dari warga tersebut kepada wartawan, di ruang kerjanya.
Ditambah Chairuddin, kebijakan yang diambil pejabat di Disdiknas Labuhanbatu sudah melanggar aturan. Untuk itu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi)-nya, mereka akan mengeluarkan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang agar dilakukan pengusutan dan pemeriksaan.
KPA di Disdiknas Labuhanbatu, Budiman Tarigan saat dikonfirmasi wartawan, mengakui tidak paham mengenai masalah tersebut. Menurut dia, saat ini dia mengaku tidak menjabat KPA lagi. Ketika ditanyakan tentang besaran jumlah anggaran yang ada dan apa dasar menandatangani adendum tersebut, Budiman malah mengatakan tidak ingat.
“Saya belum lihat kontraknya dan saya tidak ingat, karena BA-nya tahun 2009 dan sekarang saya tidak KPA lagi atau tanya dulu PPK-nya kalau tidak salah pak Suwarno. Kalau sekarang KPA-nya mungkin pak kadis,” terang Budiman. (MB)

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: