20 Parpol Koalisi Tolak Putusan MA

Sebanyak 20 partai politik (parpol) di Labuhanbatu, berkoalisi menolak putusan Mahkamah Agung (MA) No: 15 P/ HUM/ 2009, No: 16 P/ HUM/ 2009 dan No: 18 P/ HUM/ 2009, terkait hasil pemilu legislative. Koalisi tersebut ditandai dengan aksi damai di KPU Labuhanbatu, Sabtu (01/08/09).
Koalisi parpol mengancam, jika putusan tersebut akhirnya diterapkan, maka mereka akan berangkat ke Jakarta guna menduduki gedung Mahkamah Agung. Koalisi juga memperkirakan, tidak tertutup kemungkinan akan terjadi chaos.
“Jika putusan itu diterapkan juga, maka koalisi parpol di Labuhanbatu ini akan berangkat ke Jakarta rame-rame. Kami kan duduki dan segel gedung Mahkamah Agung. Karena putusan yang dikeluarkannya tidak sesuai dengan asas-asas pemilu. Kalau sudah seperti ini, maka kemungkinan besar akan terjadi chaos,” tegas Jappar Siddik Nasution mewakili koalisi dalam keterangan pers di sela-sela aksi damai.
Dalam aksi tersebut, koalisi parpol menyatakan dukungannya terhadap KPU agar tetap konsisten melaksanakan peraturan KPU no: 15 tahun 2009. Di kesempatan itu, koalisi parpol menyerahkan salinan pernyataan sikap kepada KPU, terkait penolakan putusan MA. Pernyataan sikap sebanyak 6 poin itu, dilengkapi dengan tera masing-masing parpol yang berkoalisi.
“Kami mendukung sepenuhnya kinerja KPU yang telah menyelesaikan tahap-tahap pemilu. Bahkan sesuai pernyataan di surat kabar, Ketua KPU Sumut jelas-jelas menolak putusan MA. Untuk itu, kami berharap agar KPU Labuhanbatu khususnya dan KPU se-Indonesia umumnya, menolak putusan MA tersebut,” papar perwakilan koalisi lainnya yang berorasi.
Anggota KPU Labuhanbatu, Syam Hasri SH yang menerima delegasi koalisi parpol, menyarankan agar perjuangan koalisi parpol tidak hanya di tingkat kabupaten. Tetapi berlanjut ke tingkat pusat. Secara lembaga, KPU Labuhanbatu juga terharu dengan munculnya keputusan MA itu.

“Bahkan secara pribadi, saya juga sangat menyesalkan munculnya putusan itu”, sebut Syam Hasri di hadapan koalisi parpol.
Terkait dengan dampak penerapan putusan MA, Syam Hasri mengatakan, dalam pemahamannya jika putusan tersebut diterapkan, maka jumlah caleg yang nantinya berganti sebanyak 6 orang. Masing-masing dari partai PNBK, PKPB, Patriot, PKS, PBR dan PKDI. “Putusan itu bertentangan dengan UU Pemilu No: 10 pasal 212″, urai Syam Hasri saat ditemui MedanBisnis usai menerima aksi parpol.
Sementara itu, koalisi parpol mempersepsikan, jumlah kursi yang nantinya diisi di DPRD Labuhanbatu, hanya 23 kursi dari 50 kursi yang ditetapkan. Karena, putusan MA mendefinisikan kuota suara per satu kursi. “Artinya, akan ada 27 kursi di DPRD Labuhanbatu, yang nantinya tidak bertuan”, jelas Acen, kader PAN mewakili koalisi parpol .
Terkait bunyi pernyataan sikap koalisi parpol, diantaranya, putusan MA tidak sesuai dengan asas-asas pemilu. Meminta agar elit-elit politik pada tingkat pengambilan kebijakan, untuk menghentikan polemik-polemik yang merugikan para caleg.(MB)

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: