Pembahasan PPAS-KUA APBD Labuhanbatu Langgar Tatib

Pembahasan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Kebijakan Umum Anggaran APBD TA 2010 Pemkab Labuhanbatu yang dilakukan   Panitia Anggaran (Panggar) DPRD setempat tidak sesuai prosedur serta Tata Tertib (Tatib) DPRD Labuhanbatu.
Anggota Panitia Musyawarah (Panmus) DPRD Labuhanbatu, Ricardho Barus kepada wartawan, Senin (3/8) mengatakan, pembahasan yang dilakukan Panggar DPRD terhadap PPAS dan KUA APBD TA 2010 tidak sesuai prosedur yang sudah diatur dalam Tatib DPRD.

“Seharusnya sebelum panggar melaksanakan pembahasan PPAS dan KUA  APBD TA 2010, mestinya terlebih dahulu dijadwalkan kegiatannya oleh Panmus DPRD,” kata Richardo Barus.
Dia mengatakan, apa yang dilakukan pimpinan dan anggota Panggar DPRD Labuhanbatu tidak sesuai pasal 48 ayat 1 hurup B Tatib  DPRD yang mengharuskan anggota Panmus menetapkan jadwal acara rapat DPRD.

“Kami tentu keberatan, karena Panmus tidak difungsikan di sini,” ujarnya kesal.
Menurut Richardo, dalam rapat itu terdapat kejanggalan, karena anggota panggar sudah terlebih dahulu membahas PPAS dan KUA APBD TA 2010.

Sedangkan nota perhitungan APBD TA 2008 belum diserahkan Pemkab Labuhanbatu kepada DPRD “Ada apa ini? Apa alasan anggota Panggar membahas PPAS dan KUA APBD TA 2010. Sedangkan nota perhitungan tahun anggaran 2008 saja belum diserahkan pemkab kepada DPRD, kan lucu?,” tegas Richardo.
Berdasar pantauan, pembahasan PPAS dan KUA APBD TA 2010  dilaksanakan Panggar dihadiri pihak Pemkab dan tertutup untuk umum.

Tersiar informasi, sidang baru berjalan beberapa menit tiba-tiba sidang diskors dan akan dilanjutkan setelah rehat makan siang.

Salah seorang anggota Panggar DPRD Labuhanbatu, Syarifuddin Tanjung saat dimintai komentarnya mengatakan, sebelumnya dalam rapat itu ada salah seorang anggota DPRD yang mempertanyakan perihal tatib pembahasan PPAS dan KUA APBD.

Namun menurut Syarifunddin, pimpinan DPRD menyatakan penjadwalan pembahasan tidak mesti dilsusun Panmus DPRD.
“Kalau kata Ketua DPRD tadi waktu rapat tidak mesti dijadwalkan anggota Panmus. Karena ada juga yang mempertanyakannya di sidang,” ucap Syarifuddin.
Wakil Ketua DPRD Labuhanbatu, Zainal Harahap ketika dikonfirmasi terkait masalah itu, mengatakan, sesuai dengan yang diketahuinya  tidak perlu terlebih dahulu dilakukan penjadwalan pembahasan oleh anggota Panmus DPRD.

“Cobalah tanya dulu pimpinan, kata dia tadi nggak perlu dijadwalkan Panmus,” katanya.
Ketika dijelaskan bahwa dalam buku tatib DPRD pasal 48 ayat 1 hurup B mengharuskan anggota Panmus menetapkan jadwal acara rapat DPRD, Zainal Harahap mengatakan, kalau memang terdapat dalam tatib aturan seperti itu agar disiarkan saja di media “Kalau memang ada diatur dalam tatib, koran kan saja, saya tidak ada masalah itu,” katanya. (MB)

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: