Hak Interpelasi Masih Berkumandang

Menjelang berakhirnya masa jabatan anggota DPRD Labuhanbatu, ternyata wakil rakyat setempat masih bersemangat melakukan fungsi pengawasan dan hak angketnya. Bahkan, beberapa kebijakan pihak eksekutif setempat jadi sorotan tajam.Sebelumnya sempat menjadi topik hangat, kembali dibahas ulang. Yakni, hak interpelasi terhadap laporan pertanggungjawaban (LPj) nota perhitungan APBD Pemkab Labuhanbatu tahun anggaran 2008.
Padahal, pengajuan hak interpelasi yang sebelumnya sempat digadang-gadang oleh media massa sempat sunyi senyap. Tiba-tiba, berdalih pengajuan hak interpelasi dipicu buruknya kinerja Pemkab Labuhanbatu, sontak sebanyak 10 orang anggota dewan menandatangani dan mengajukannya.
Wakil rakyat itu juga mengajukan kepada pimpinan DPRD penggunaan hak angket untuk segera menjadwalkan sidang Panitia Musyawarah (Panmus). Selain menuding kinerja eksekutif setempat diduga telah melanggar undang-undang dan peraturan pemerintah tentang keuangan.
“Alasan pengajuan hak interpelasi dan angket ini didasari oleh buruknya kinerja Pemkab Labuhanbatu yang telah malanggar beberapa ketentuan dan peraturan tentang keungan,” kata Syarifuddin Tanjung, salahseorang anggota DPRD kepada wartawan, kemarin di Rantauprapat.
Menurutnya, Pemkab Labuhanbatu telah melanggar Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Serta dugaan pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah (PP) No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pemkab juga dinilai telah melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 13 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagrai No 59 Tahun 2007.

“Kami meminta atas kelemahan-kelemahan pemkab supaya ditindaklanjuti penegak hukum,” katanya.
Penilaian kalangan anggota DPRD yang turut menandatangani pengajuan hak angket dan hak interpelasi, katanya, kinerja Pemkab Labuhanbatu sangat mengecewakan dan terkesan “bobrok”.

Terutama dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban (LPj) nota perhitungan APBD Pemkab Labuhanbatu tahun anggaran 2008. “Seharusnya paling lambat bulan Juli 2009 LPj nota perhitungan APBD tahun anggaran 2008 sudah disampaikan bulan Juli 2009. Tapi, hingga sekarang Pemkab tidak menyampaikannya kepada legislatif,” akunya.
Selanjutnya yang menjadi persoalan adalah pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) tahun 2010 Pemkab Labuhanbatu dan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) APBD tahun 2010 juga mengalami keterlambatan.
Padahal sesuai Peremendagri pasal 87 ayat 1 seharusnya diserahkan KUA dan PPAS pada bulan Juni tahun 2010. Namun Pemkab Labuhanbatu menyerahkannya pada awal Agustus.

Kemudian Syarifuddin bersama anggota DPRD lainnya seperti Chairuddin dan Irwansyah senada mempersoalkan SK bupati yang memperpanjang masa waktu pengerjaan proyek tahun anggaran 2008 hingga 30 Mei 2009 tidak sesuai ketentuan Kepres 80 Tahun 2003.
Mereka mengganggap SK Bupati dalam hal perpanjangan waktu pengerjaan proyek tersebut merupakan SK siluman.
“Sebab sudah berulangkali kami minta SK Bupati utu kepada beberapa SKPD yang memiliki proyek yang diluncurkan ke tahun 2009. Tapi mereka tidak bisa menujukkannya sampai sekarang. Jadi saya menilai keluarnya SK tersebut adalah untuk melindungi proyek luncuran yang tidak selesai tepat waktu,” kata Syarifuddin. (MB)

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: