DPRD Pertanyakan Dasar Hukum SK Luncuran Proyek

DPRD Labuhanbatu mempertanyakan dasar hukum keluarnya Surat Keputusan (SK) Bupati HT Milwan terkait luncuran dan perpanjangan waktu pengerjaan proyek tahun 2008 hingga Mei 2009 di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Dahlan Bukhori dari FPDIP, Kamis (6/8) siang mengatakan, DPRD ingin mengetahui dasar hukum keluarnya SK Bupati tentang proyek tahun 2008 yang diluncurkan hingga Mei 2009.
“Yang menjadi dasar hukum atas keluarnya keputusan itu perlu dipertanyakan. Kalau memang itu keputusan bupati harus ada landasan hukumnya, apa ada dalam Undang-Undang,” ujar Dahlan.
Menurut dia, meski Dewan telah berulangkali meminta fotocopy SK bupati dimaksud, Pemkab Labuhanbatu belum pernah memberinya.
“Aneh! Biarpun sudah berulangkali kita minta Pemkab belum juga menyerahkan SK itu,” ungkap Dahlan.
Hal senada dikatakan Syarifuddin Tanjung, bahwa pihaknya sudah berulang kali meminta SK Bupati itu dari beberapa kepala dinas dan pihak Setdakab namun belum pernah diberikan.
“Setahu saya kalau memang ada proyek diluncurkan sampai melewati batas waktu alasannya harus jelas, semisal bencana alam (force majure). Ini kan tidak ada bencana alam atau huru hara di daerah ini,” jelasnya.
Dewan belum bisa menyimpulkan SK Bupati dimaksud cacat hukum, karena belum membacanya.
“Maka saya berharap penegak hukum melakukan penyidikan atas keluarnya SK Bupati tentang uncuran proyek luncuran dimaksud,” ucapnya.
Kalangan lain berpendapat SK Bupati disinyalir disalahgunakan pihak tertentu. Sehingga menimbulkan kesan proyek telah dimonopoli rekanan tertentu.
Penyusunan kontrak proyek mesti disesuaikan dengan Undang-Undang terkait, seperti; UU nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU lainnya. Dalam pasal 11 UU 1/2004, jelas disebutkan, bahwa tahun anggaran meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember.
Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu H Hasban Ritonga, saat dikonfirmasi wartawan, terkait SK Bupati mengenai luncuran proyek tahun 2008 hingga Mei 2009 yang belum pernah diperlihatkan ke DPRD, mengatakan pihaknya bukan tidak mau menunjukkan SK Bupati dimaksud.
“Bukan kita tidak mau menunjukkannya ke anggota DPRD,” ujarnya singkat lewat telepon, seraya mengaku dirinya dipanggil seseorang sehingga tidak dapat menjelaskan SK dimaksud. (S25/v)

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: