Sepanjang Tugas DPRD Labuhanbatu Hanya Ajukan 2 Ranperda

Sepanjang masa tugas kalangan dewan di Labuhanbatu, terkesan minim mempergunakan haknya. Padahal, dari beberapa hak yang dimiliki sesuai UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang, hak DPRD, hak anggota DPRD, kewajiban DPRD, kalangan wakil rakyat tersebut memiliki beberapa keistimewaan hak. Termasuk salahsatunya adalah pengajuan pembuatan peraturan daerah (Perda). Itu, sesuai Peraturan Hak Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Pasal 19 UU tersebut.

Sejak menjadi sebagai anggota DPRD Labuhanbatu mulai tahun 2004-2009 ini, 45 anggota dewan tersebut hanya mampu mengusulkan 2 Peraturan Daerah (Perda).

Itupun, merupakan perangkat peraturan yang bersifat internal di kalangan wakil rakyat setempat. Kedua Perda itu yakni, tentang Kedudukan dan Keuangan Dewan. Serta, perda yang mengatur tentang Keprotokoleran di DPRD Labuhanbatu.

Hak Inisiatif dewan itu sendiripun hanya bersifat implementasi dan aplikasi dari perundangan dan peraturan berlaku lainnya. Sehingga, sepanjang masa jabatan pada periode 2004-2009 ini, terindikasi belum satupun Perda yang berkaitan pengawasan publik ataupun upaya menciptakan perangkat untuk mampu menggenjot PAD yang dihasilkan pihak Legislatif dari hak inisiatif yang dimiliki.

“Perda yang ada di Labuhanbatu mencapai 80-an Ranperda. Itu baik yang sedang di ekseminasi maupun yang telah di syahkan menjadi lembaran daerah,” ungkap Ali Usman Harahap ketika masih menjabat sebagai Kabag Hukum Setdakab Pemkab Labuhanbatu kepada wartawan, beberapa waktu lalu.

Dijelaskan Ali, dominan ranperda merupakan usulan pihak Eksekutif yakni pihak Pemkab Labuhanbatu. Baik tentang pengawasan publik ataupun dalam upaya peraturan yang berkaitan dengan perolehan PAD melalui pajak, retribusi dan kutipan daerah lainnya. Dari banyaknya Ranperda dan yang telah di Perdakan itu, keseluruhannya memang telah dilakukan dalam pembahasan di tingkat Panitia Legislatif.

Sekretaris DPRD Labuhanbatu, Fuad Siregar, kemaren juga mengakuinya.

Menurutnya, sepanjang masa tugas kalangan dewan hanya 2 usulan perda dari kalangan DPRD setempat. Dan, itupun hanya bersifat internal.

“Usulan Ranperda dari dewan hanya 2. Dan, sudah menjadi Perda,” ungkapnya.

Armansyah Siregar Ketua DPPNI Labuhanbatu mengaku kecewan dengan kinerja kalangan dewan tersebut. Soalnya,  dari keistimewaan yang dimiliki, tidak dimanfaatkan kalangan legislatif tersebut untuk lebih optimal memikirkan perkembangan Labuhanbatu. Padahal, sebelumnya, kata Siregar, kalangan dewan memiliki berbagai hak.

“Berbagai hak yang mereka miliki. Seperti, tertuang dalam Pasal 18 UU No 32 tahun 2004. Hak anggota DPRD mengajukan rancangan Peraturan Daerah, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, protokoler, keuangan dan administrasi,” ujarnya.

Selain itu, tambah Siregar, khususnya dalam hak pengajuan Rancangan Peraturan Daerah seperti pada Pasal 19 UU tersebut, masih banyak yang dapat dibahas terkait kekinian Labuhanbatu. Seperti, penataan industri CPO dan pengalokasiannya sebagai energi alternatif.

“Banyak hal yang masih perlu dilakukan pengawasannya melalui Perda,” paparnya.

Dari itu, untuk kalangan dewan periode 2009-2014, Siregar berharap agar lebih mempertajam kemampuan dalam pembuatan dan penyusunan Perda. Termasuk fungsi-fungsi dewan lainnya. Itu, ujarnya bakal tercapai dengan adanya niat yang diawali dari kalangan dewan sendiri untuk mau belajar dan mengikuti pembekalan teknis. “Kalangan dewan nantinya, asal jangan malah semakin memprihatinkan dari pendahulunya,” tandasnya.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: