PT CSM “Tantang” DPRDSU Buktikan Perusahaannya Caplok Hutan Produksi di Labuhanbatu

Pihak manajemen PT CSM (Citra Sawit Mandiri) “menantang” Komisi B DPRD Sumut membuktikan ucapannya, bahwa perusahaan perkebunan itu telah mencaplok areal hutan produksi di Desa Pasar Tiga Kecamatan Panei Tengah, Desa Lumut dan Desa Sei Tawar Kecamatan Panai Hilir Labuhanbatu.
“PT CSM beroperasi di areal yang ditetapkan sesuai izin lokasi Nomor 19 tahun 2007 tanggal 31 Oktober 2007 yang dikeluarkan Bupati Labuhanbatu.

Jadi, tidak benar kami mencaplok hutan produksi”, kata Manager Corporate Affair PT CSM Anita Ridhani kepada wartawan di Medan, Jumat (14/8).
Disebutkan, sesuai izin lokasi yang dimiliki, areal kebun PT CSM seluas 3400 hektare lebih berada di APL (Areal Penggunaan Lain). Konflik dengan pihak manapun sejauh ini tidak ada, karena perusahaan beroperasi di areal yang diizinkan.
Anita menyebutkan, sejauh ini perkebunan tidak punya masalah dengan pihak manapun. Sedangkan dengan pihak warga yang memiliki areal, PT CSM telah melakukan pembayaran ganti rugi sesuai prosedur dan sampai kini berjalan lancar tanpa ada konflik.
“Kami tidak pernah mencaplok areal hutan produksi dan lahan masyarakat. Kami patuh dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada,” kata Anita Ridhani.
Disebutkan juga, PT CSM dengan iktikad baik telah menyurati Dinas Kehutanan Sumut untuk melakukan identifikasi di lapangan, terkait tudingan yang menyebut pihaknya seolah merambah hutan produksi. Dari hasil identifikasi itu, perusahaan ternyata masih beroperasi di areal sesuai izin lokasi yang diberikan bupati.
Menyinggung soal perusahaan menolak kunjungan anggota Komisi B DPRD Sumut meninjau areal kebun, Anita Ridhani juga membantahnya, karena perusahaan sangat menghargai institusi Dewan yang melakukan peninjauan lokasi.
Masalahnya, perusahaan perlu persiapan agar kunjungan itu berjalan lancar. Apalagi, surat pemberitahuan peninjauan lapangan diterima perusahaan 12 Agustus 2009 pukul 18.00 WIB dan kantor sudah tutup.
Sedangkan kunjungan harus dilakukan esok harinya, sehingga tidak ada persiapan, sehingga perusahaan telah mengirimkan surat ke Sekretariat DPRD Sumut mohon penundaan, karena tak mungkin terkejar sesuai jadwal yang sudah ditetapkan legislatif. (M10/u)

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: