Dewan Enggan Lunasi Cicilan BOP TKI

Kalangan DPRD Labuhanbatu terkesan enggan dan membandel. Meski telah didesak dan berulangkali disurati agar membayar cicilan dana Tunjangan Komunikasi Insentif (TKI) dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan (BPOP), empat anggota DPRD ditengarai belum pernah membayar cicilan yang sudah diterima mereka.
Sekretaris DPRD Labuhanbatu Fuad Siregar mengakui hal itu. Kepada wartawan, kemarin, dia mengatakan, masa tenggat waktu pembayaran cicilan dana TKI dan BPOP memang masih ada waktu pelunasan hingga berakhirnya masa jabatan anggota DPRD. Imbauan itu, kata dia setelah keluarnya surat PP No 21 tahun 2007.
“Memang masih ada waktu. Tunggulah dulu masa jabatan anggota dewan berakhir. Sudah dihimbau sejak keluarnya surat PP No 21 tahun 2007 sebanyak 5 kali disurati,” katanya.
Kata Fuad, sebanyak empat anggota DPRD Labuhanbatu sama sekali belum pernah melakukan pencicilan dana TKI dan BPOP.  Diantaranya salahseorang anggota DPRD yang sudah lama digantikan dengan pergantian antar waktu (PAW).
Sedangkan dari 45 anggota DPRD Labuhanbatu, baru satu orang yang melunasi dana TKI dan BPOP itu, yakni Irwansyah Ritonga. Keempat anggota DPRD tersebut adalah, KSS (PBR), RB (PDIP), AT dan HNA D (PBB) sudah digantikan oleh PAW.
“Mereka sama sekali belum ada melakukan pembayaran cicilan. Kalau lewat batas waktu itu dianggap membangkang. Sebab, sesuai surat edaran (SE) Mendagri (menteri Dalam Negeri) sudah turun Selasa (18/8) kemarin,” ujar Sekwan.
Dia menambahkan sesuai SE Mendagri sehubungan dengan dana TKI dan BPOP itu, apabila tidak dilunasi hingga akhir masa jabatan anggota dewan, maka akan dilimpahkan kepada penegak hukum.
Dia menjelaskan, terkait pembayaran itu, hanya tinggal menunggu hati nurani para anggota DPRD untuk melunasi dana yang sudah di terima. Namun, ada diantara anggota DPRD yang diduga tidak begitu peduli dengan himbauan Mendagri.
Padahal, kata dia, sebelumnya sudah ada kesepakatan antara Depdagri, Kejaksaan dan kepolisian terkait dana TKI itu untuk dijadikan masalah pidana jikalau tidak di lunasi anggota DPRD.
Sementara itu, KSS ketika dikonfirmasi wartawan mengatakan, dirinya siap melunasi dana itu. Itu, jika memang pembayaran itu diatur dalam undang-undang.
“Kalau memang undang-undang yang mengatakan harus dibayar, saya siap melunasinya. Tapi kan masih lama lagi masa waktu pelunasannya. Sekarang kita masih menunggu apakah ada kelonggaran pembayarannya karena bukan kita yang meminta. Kita tunggu la dulu,” katanya. (MB)

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: