Labuhanbatu Canangkan Administrasi Kependudukan Berbasis SIAK

Sistim Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) mulai dicanangkan di Labuhanbatu. Itu,ditandai dengan pencanangan pelayanan penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Selanjutnya, penduduk Labuhanbatu dapat memiliki KK atau KTP dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nasional. Akan berlaku seumur hidup. Dan, tidak berubah meskipun berpindah domisili. Tentunya setelah melakukan pencatatan ulang biodata kependudukan.
Demikian kata HT Milwan Bupati Labuhanbatu pada pidato tertulisnya yang disampaikan Wakil Bupati H Sudarwanto, Selasa (25/8) pada acara Pencanangan KK dan KTP Berbasis SIAK di Labuhanbatu, yang ditandai dengan Penyerahan Spanduk, KK dan KTP bertempat di Ruang data Kantor Bupati setempat.
Menurut Bupati, pelayanan ini diselenggarakan dalam rangka tertib administrasi kependudukan, sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan peraturan pelaksanaannya mengamanatkan setiap penduduk wajib memiliki NIK. Itu, diberikan dengan menggunakan Sistim Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
Perlu diketahui, katanya, antara KK dan KTP yang diterbitkan dengan menggunakan sistim lama dengan sistim baru ini terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Antara lain, jangka waktu berlakunya KTP berubah dari 3 tahun menjadi 5 tahun.
Penandatanganan KK dan KTP yang selama ini dilakukan oleh Camat, maka sistim baru ini dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. “Dan, kode wilayah Kabupaten Labuhanbatu juga mengalami perubahan,” jelas Bupati.
Sementara Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Esty Pancaningdiyah dalam laporannya mengatakan, pada tahap awal SIAK akan diterapkan pada penerbitan KTP dan KK, hal ini dilaksanakan seiring dengan adanya pemekaran wilayah Kabupaten Labuhanbatu dimana kewenangan penanganan administrasi kependudukan di Kabupaten Labuhanbatu juga mengalami pemekaran. Sehingga, perlu dilakukan perubahan terutama berkaitan dengan perubahan kode wilayah.
Menurut Esty, untuk pengurusan KTP dan KK serta dua formulir dikenakan biaya sebesar Rp.21.000.
“Jika pengurusan terlambat dari batas waktu yang telah ditentukan, maka pemohon dikenakan denda 2 kali lipat,” jelasnya.
Seorang warga masyarakat menilai penggunaan sistem SIAK adalah hal yang baik. Terlebih peranan camat masih dibutuhkan sekaitan mensosialisasikan kepada warganya.
Masyarakat juga diharap segera mengurus KTP dan KK bagi yang belum dan habis masa berlakunya.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: